biaya rawat inap rspad gatot subroto

HumasRS UKRIDA) JAKARTA, Pemerintah provinsi DKI Jakarta baru menambah tiga rumah sakit (RS) rujukan bagi pasien Covid-19. Dengan demikian, kini ada 101 RS rujukan di Ibu Kota. Sebelumnya, sebanyak delapan rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Utkbiaya rawat selama 15 hari = 40 jt. Utk paket obat2 an utk 15 hari = 1, 850,000 rupiah Untuk suntiknya sdh satu paket dg rawat inap semalam di Rs Kartika biayanya sekitar 12juta di kelas 3. Rawat hanya semalam saja sdh boleh pulang kmdn. tai sy ragu dan keberatan mendengar jumlah biayanya. sy putuskan utk Operasi di RSPAD (Gatot JadwalDokter. Inilah pembahasan selengkapnya mengenai dokter anak yang bagus di rs permata depok. Admin blog Terkait Mata 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait dokter anak yang bagus di rs permata depok dibawah ini. Rs Permata Depok Jawa Barat Telepon 62 21 29669000. Rs Permata Depok Biaya Tindakan Medis Fasilitas Dan. BiayaRawat Inap. Artikel kali ini akan membahas tentang rincian biaya rumah sakit karena seperti kita ketahui di rumah kaki tidaklah kecil, jadi lewat artikel ini minimal Anda da Evaluasipenggunaan antibiotik empiris dan analisis biaya demam tifoid di sebuah RS swasta Kota Semarang. J Sains Farm Klin. 2018; 5: 1-6. Evaluasi penggunaan antibiotika pada pasien pneumonia komunitas di instalasi rawat inap RSPAD Gatot Subroto. Orig Freie Presse Blaue Börse Sie Sucht Ihn. Tentang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto diresmikan pada tanggal 26 Juli 1950, yang berada di bawah naungan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. RSPAD Gatot Soebroto memiliki Visi menjadi Rumah Sakit berstandar Kepresidenan dan menjadi kebanggaan prajurit & masyarakat. Dengan Misi memberi pelayanan kesehatan untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, mendukung sistem kesehatan nasional, memberi fungsi dan rujukan tertinggi bagi rumah sakit TNI, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Paru-paru memiliki peran di dalam tubuh, yakni sebagai salah satu organ vital dalam sistem pernapasan. Bila terjadi masalah pada paru-paru, kamu bisa langsung pergi mencari rumah sakit paru di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Ada banyak faktor yang membuat sistem paru-paru mengalami masalah seperti faktor genetik, infeksi, risiko dari suatu pekerjaan atau gaya hidup tidak baik seperti kebiasaan merokok dan menghirup rokok. Gejala ringan yang akan dirasakan pasiennya biasanya sesak napas, batuk terus-menerus diikuti dengan tarikan napas yang pendek. Agar masalah pada paru cepat teratasi, segera cari tahu rumah sakit paru terbaik di Jakarta. Fasilitas penyedia layanan pengobatan paru Jakarta sendiri memiliki banyak fasilitas atau rumah sakit yang bisa memberikan pengobatan paru dengan maksimal. Berikut ini data rumah sakit paru Jakarta yang memberikan layanan pengobatan terbaik. Daftar rumah sakit paru Jakarta RSUP Persahabatan, SMF Paru Jl. Raya Persahabatan, Jakarta 13220, Telp./Fax. 021-4890744. RSPAD Gatot Subroto, Dep. Pulmonologi JI. Abdul Rahman Saleh 24, Jakarta 10410, Telp. 021-3441008 Pes. 2211-2209. RS POLRI Pusat Sukanto, Unit Paru Jl. Kramat Jati, Jakarta 15310, Telp. 8093288, Pes. 43. Dinas Kesehatan DKI Jakarta Jl. Kesehatan III/10, Jakarta 10160, Telp. 021-3518102. RUSPAU Antariksa Halim Perdanakusuma, Jakarta 13610, Telp. 021-8019201. RSUD Koja, SMF Paru, Jl. Deli 4, Tanjung Priok-Jakarta 14420, Telp. 021-4352401, Pes. 133, 0816-824238. Direktorat Kesehatan Mabes TNI-AU Cilangkap, Jakarta 136870, Telp. 021-8714545, 8714555, Pes. 2343. RS Pusat Pertamina Jl. Kyai Maja 43, Jakarta 12120, Telp. 021-7219206. RS Fatmawati Cilandak, Jakarta 12430, Telp. 021-7501524. RS Kanker Dharmais Jl. Letjen S. Parman Kav. 84-86, Jakarta 11420, Telp. 021-5681570, Pes. 2050. RSUD Pasar Rebo Jl. TB Simatupang 30, Jakarta 13760, Telp. 021-8400109, 8401127. RS M. Ridwan Meuraksa Jl. Kramat Raya 174, Jakarta Pusat, Telp. 021-3150535. RSUD Tangerang Jl. A. Yani 9, Tangerang, Telp. 021-5512949. RS. Haji Jakarta Jl. Raya Pondok Gede, Jakarta Timur, Telp. 021-860093, 860095. RSUD Budi Asih Jl. Dewi Sartika Cawang III/200, Jakarta 13630, Telp. 021-8090282. Daftar rumah sakit paru Jakarta dan biaya konsultasi paru Rumah SakitBiaya Konsultasi ParuRumah Sakit PelniMulai dari Rp350 ribuMitra Keluarga KemayoranMulai dari Rp300 ribuRumah Sakit Umum AndhikaMulai dari Rp100 ribuRumah Sakit Sisma MedikaMulai dari Rp180 ribuRumah Sakit YARSIMulai dari Rp250 ribuRumah Sakit Menteng Mitra AfiaMulai dari Rp200 ribuRumah Sakit Abdul Radjak SalembaMulai dari Rp285 ribuRumah Sakit Royal TarumaMulai dari Rp420 ribuRumah Sakit GandariaMulai dari Rp175 ribuRumah Sakit Umum FirdausMulai dari Rp150 ribu Daftar rumah sakit paru Jakarta dan biaya tes fungsi paru Fasilitas KesehatanBiaya Tes Fungsi ParuAmalia Medical CenterMulai dari Rp130 ribuRumah Sakit PelniMulai dari Rp126 ribuSiloam Hospital Kebon JerukMulai dari Rp236 ribuRumah Sakit Brawijaya SaharjoMulai dari Rp207 ribuMitra Keluarga KemayoranMulai dari Rp265 ribuRumah Sakit Premier JatinegaraMulai dari Rp230 ribuColumbia Asia Hospital PulomasMulai dari Rp195 ribuMayapada Hospital Jakarta SelatanMulai dari Rp270 ribuMayapada Hospital KuninganMulai dari Rp240 ribuMRCC Siloam Hospital SemanggiMulai dari Rp252 ribu Macam-macam penyakit yang menyerang organ paru 1. Tuberkulosis TBC Tuberkulosis TBC adalah salah satu penyakit yang menyerang organ vital paru melalui infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menetap di dalam tubuh. Saat proses infeksi tersebut sedang terjadi, tubuh akan memberikan reaksi seperti batuk kronis. Jika tidak tertangani oleh ahlinya, infeksinya bisa menyebar ke seluruh tubuh. Penularan TBC biasanya melalui udara atau percikan air liur. Berinteraksi secara langsung dan terlalu dekat dengan penderita TBC juga bisa menularkan, lho. 2. Pleuritis Pleuritis terjadi akibat peradangan pada pleura atau selaput yang memisahkan sisi paru dan dinding dada. Diakibatkan karena infeksi bakteri yang menyerang saluran pernapasan, tumor, patah tulang rusuk, kanker paru, luka di dada, dan lupus. Pleuritis bisa menimbulkan sakit pada dada saat pasien bernapas diikuti dengan gejala batuk dan demam. Parahnya, penyakit ini bisa berkomplikasi akibat paru-paru yang tertekan oleh cairan dan nanah hingga menyebabkan gagal pernapasan. Saat peradangan menyerang paru kiri, rasa sakit yang ditimbulkan cukup tajam di bagian paru-paru atau dada sebelah kiri. 3. Bronkitis Bronkitis terjadi akibat peradangan yang terjadi pada percabangan saluran udara yang mengarah ke paru-paru atau bronkus. Penyebab utamanya adalah infeksi virus dan iritasi asap rokok. Penyakit paru-paru yang berasal dari bronkitis menimbulkan gejala batuk berdahak dalam kurun waktu yang panjang. Dahaknya berbentuk kental dan tidak berwarna. Di tingkat yang sudah kronis, bronkitis menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. 4. Pneumonia Pneumonia atau paru-paru basah terjadi akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur yang menyerang kantung udara di paru-paru. Infeksi tersebut menimbulkan peradangan hingga paru-paru terendam cairan dan menyebabkan sel mati akibat kerusakan. Dampak berkelanjutan yang terjadi adalah oksigen di paru-paru sulit mengalir menuju pembuluh darah. Biasanya penderita mengalami beberapa gejala seperti sesak napas dan batuk berkepanjangan. Penderita pneumonia bisa menularkan penyakitnya saat sedang batuk, bersin, atau menyentuh suatu permukaan dengan tangan yang terkontaminasi virus. 5. Asma Asma merupakan penyakit pada paru-paru yang lumrah terjadi. Penyebabnya belum diketahui secara pasti selain penyakit turun temurun. Belum ada studi yang mampu menemukan penderita asma bisa sembuh total. Yang terjadi adalah beberapa saat asma tersebut bisa kambuh akibat beberapa faktor. Parahnya, bila penderita asma berada di lingkungan dengan udara yang cukup dingin, bisa memperparah penyakitnya. Meskipun belum ada yang benar-benar sembuh total, setidaknya penderita mampu mengendalikan diri saat asma kambuh dengan beberapa terapi asma. Kapan harus ke dokter paru? Sebaiknya segera kunjungi dokter paru apabila kamu mengalami beberapa gejala seperti di bawah ini. 1. Batuk tak kunjung sembuh hingga memproduksi dahak berlebih Menurut studi American Lungs Association, saat mengalami batu secara terus-menerus hingga lebih dari delapan minggu, maka itu bisa dikatakan sebagai salah satu gejala penyakit paru-paru. Parahnya, batuk tersebut akan memproduksi dahak berlebih. Lendir pada saluran pernapasan atau dahak ini merupakan cairan yang diproduksi saat tubuh berhadapan dengan bakteri, virus, jamur, atau sumber alergi lainnya. Dahak yang berlangsung selama lebih dari satu bulan juga termasuk ke dalam gejala penyakit paru-paru. 2. Sesak napas hingga sakit di bagian dada Penderita paru-paru biasanya akan mengalami sesak napas padahal sedang melakukan aktivitas ringan. Pada beberapa kasus ditemukan penderita paru-paru bisa merasakan sesak napas saat sedang istirahat atau tertidur. Setelah mengalami sesak napas dan merasakan sakit di bagian dada, disarankan untuk segera berkonsultasi pada cuma penyakit jantung saja yang memiliki nyeri pada dada, tetapi penyakit paru pun sama. Bahkan, rasa sakitnya menyebar hingga ke bahu. Waspadai saat merasa sakit dada atau nyeri di bagian dahi dengan berlebihan selama lebih dari satu bulan. 3. Mengi Terjadi di saluran udara saat paru-paru mengalami penyempitan atau terhalang oleh sesuatu seperti bakteri atau virus. Suara bising akan terdengar saat tubuh mengalami kesulitan mengambil napas. Biasanya akan terdengar seperti penderita asma. 4. Batuk darah Batu darah merupakan gejala yang dialami pasien kanker paru-paru, bronkitis di tingkat kronis hingga emfisema. Saat batuk, darah akan keluar berwarna merah cerah, kecoklatan, atau bercampur dengan lendir. 5. Tiba-tiba berat badan turun tanpa alasan yang jelas Penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab ini biasanya dialami oleh pasien penyakit paru-paru obstruktif kronik PPOK karena sulitnya organ pada tubuh bekerja secara efisien, bahkan hanya untuk bernapas saja bisa membakar kalori hingga 10 kali lipat dibandingkan orang yang tidak memiliki penyakit paru-paru. 6. Rasa nyeri dan bengkak pada kaki Gejala yang akan dialami penderita penyakit paru-paru selanjutnya adalah pembengkakan pada kaki hingga menimbulkan rasa nyeri. Pembengkakan ini terjadi akibat gumpalan darah pada kaki atau trombosis vena dalam. Darah yang menggumpal tersebut sangat berbahaya apalagi saat pecah dan masuk ke dalam paru-paru. Akibatnya, penderita bisa mengalami emboli paru atau penggumpalan darah yang menghalangi aliran darah ke paru-paru. Kondisi ini termasuk ke dalam darurat medis sehingga membutuhkan penanganan secepat mungkin. 7. Sering mengalami kelelahan Meskipun tidak melakukan aktivitas berat, penderita penyakit paru-paru akan mengalami kelelahan sepanjang hari. Rasa lelah ini tidak bisa hilang bila penderita tidak segera beristirahat dalam waktu yang lama atau tidur. Mengapa penderita mengalami kelelahan dalam waktu yang cukup lama? Sebab, fungsi organ pernapasan penderita penyakit paru-paru mengalami penurunan fungsi. 8. Bibir dan kuku penderita berubah jadi pucat Perubahan fisik lainnya selain penurunan berat badan secara drastis adalah warna kuku dan bibir berubah jadi pucat. Kurangnya oksigen menimbulkan masalah pada organ pernapasan yang menyebabkan beberapa bagian tubuh mengalami perubahan warna menjadi lebih pucat, termasuk kuku dan bibir. Cara dokter paru mendiagnosa penyakit Jika kamu mengalami gejala-gejala di atas namun masih ragu untuk datang ke dokter paru karena khawatir, kamu bisa simak bagaimana cara dokter paru mendiagnosa sebuah penyakit. Hal ini akan membuat kamu jadi merasa lebih tenang. Bronkoskopi pada bagian ini, dokter akan memeriksa saluran pernapasan untuk mengetahui kondisi pasien, seperti trakea, tenggorokan, atau laring. Biopsi dokter akan memeriksa dengan mengambil sampel pada jaringan paru-paru untuk kemudian diperiksa adakah risiko kanker atau penyakit lainnya. USG dada pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana struktur pada organ pernapasan. Lobektomi prosedur yang dilakukan untuk mengangkat salah satu lobus paru-paru. Sleep study prosedur yang dilakukan untuk mendiagnosa adanya gangguan tidur atau tidak. Tes fungsi paru prosedur yang dilakukan untuk mengetahui kinerja paru-paru. Uji oksimetri nadi prosedur yang dilakukan untuk mengetahui saturasi oksigen dalam darah. Thoracocentesis prosedur yang dilakukan untuk mengeluarkan cairan atau udara dalam paru-paru. Trakeostomi prosedur yang dilakukan untuk mengetahui fungsi jaalan napas, apakah bekerja dengan baik atau tidak. Persiapkan asuransi kesehatan untuk mengcover biaya pengobatan paru Mungkin kita sering mendengar kalimat sehat itu mahal’, nyatanya memang benar. Tapi, kamu nggak perlu khawatir kalau sudah mempersiapkannya dengan baik dan memiliki asuransi kesehatan. Dengan asuransi kesehatan, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat seperti pertanggungan untuk rawat inap, rawat jalan, hingga biaya pengobatan untuk penyakit kritis. Manfaat perlindungan kesehatan ini bahkan bisa kamu gunakan di seluruh dunia kecuali Amerika Serikat dengan limit tahunan hingga Rp1,5 Miliar. Simak pula ulasan mengenai biaya sedot cairan di paru-paru di artikel Lifepal lainnya! Persiapkan dana darurat untuk biaya pengobatan paru Selain asuransi kesehatan, kamu juga perlu mempersiapkan dana darurat yang dibutuhkan untuk pengobatan penyakit paru. Yuk, kumpulkan dana darurat sekarang juga dan jangan ditunda. Berikut ini kalkulator dana darurat yang bisa kamu coba untuk menghitung dana darurat. Kalau kamu masih bingung memilih asuransi kesehatan atau asuransi jiwa yang tepat, kamu bisa langsung tanya ke ahlinya di Tanya Lifepal! FAQ Seputar rumah sakit paru jakarta Di mana rumah sakit paru terbaik di Jakarta? Hampir seluruh rumah sakit di Jakarta memiliki fasilitas pelayanan penyakit paru terbaik, seperti di RSUP Persahabatan, RSPAD Gatot Subroto, RS Polri Pusat Sukanto, RSUD Koja, RS Kanker Dharmais, RS Fatmawati Cilandak dan masih banyak lagi. Segera aktifkan asuransi kesehatan terbaik untuk mendapatkan banyak manfaat dalam pengobatan penyakit parumu. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk satu kali konsultasi penyakit paru?Setiap fasilitas kesehatan mematok harga yang berbeda-beda. Di Jakarta sendiri biaya konsultasi ke dokter penyakit paru paling rendah Rp100 ribu untuk satu kali konsultasi. Apa itu pulmonologi?Pulmonologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari bagaimana penanganan pada gangguan sistem pernapasan, seperti gangguan paru-paru, bronkus, dan alveolus. Based on Kenmenkes RI in 2014, it explains about coding which has the meaning as an activity of providing main diagnosis codes and secondary diagnoses in accordance with ICD-10 and providing procedure codes in accordance with ICD-9CM. Coding inaccuracies can affect the financing of health services, this study was conducted to see the accuracy of the main and secondary diagnosis codes of surgical cases of inpatients at Duren Sawit Hospital using descriptive research methods with a quantitative approach, namely writing aims to describe the results obtained on the accuracy of diagnosis codification. Informants in this study were inpatient coders at RSKD Duren Sawit, data collection in this study using interviews and observation methods. The results of this study indicate that the coding SPO uses the latest procedures based on an electronic system, the educational background of the coder at RSKD Duren Sawit has an important role in the quality of the correct code. The competence of the coder at RSKD Duren Sawit still has to undergo deeper learning, in the results of coding research on surgical cases of inpatients, it was found that the average dignosis code that had accuracy was 58 and 33 were inappropriate, and it was also found that the results of the accuracy of the secondary diagnosis were 84 and 7 were inappropriate. Based on the 4 characters, the inaccuracy occurred in the main diagnosis of the majority in the 4th character as many as 31 There are factors that become obstacles to the identification of 5M, namely the man factor, the lack of accuracy of doctors in inputting diagnoses and the lack of accuracy of officers in re-examining incorrect diagnosis codes and having to undergo learning related to coding more deeply for diagnosis coding officers who are not from academic graduates of medical records. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, November 2022, 2 11, 917-925 p-ISSN 2774-6291 e-ISSN 2774-6534 Available online at DOI 917 TINJAUAN KETEPATAN KODE DIAGNOSIS PADA KASUS BEDAH PASIEN RAWAT INAP DI RSKD DUREN SAWIT Ririn Rahayu1, Laela Indawati2, Lily Widjaja3, Nanda Aula Rumana4 Fakultas ilmu-ilmu kesehatan, Universitas esa unggul Jakarta, Indonesia 1,2,3,4 ririnrahayuimut1234 Received Revised Accepted 01-11-2022 07-11-2022 14-11-2022 Berdasarkan Kenmenkes RI tahun 2014 menjelaskan mengenai koding yang mempunyai arti sebagai kegiatan pemberian kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD-10 serta memberikan kode prosedur sesuai dengan ICD-9CM. Ketidaktepatan pengodean dapat mempengaruhi pembiayaan pelayanan kesehatan, penelitian ini dilaksanakan untuk melihat ketepatan kode diagnosis utama dan sekunder kasus bedah pasien rawat inap di RSKD Duren Sawit dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penulisan bertujuan dapat menggambarkan hasil yang didapatkan terhadap ketepatan kodifikasi diagnosis. Informan dalam penelitian ini adalah koder rawat inap di RSKD Duren Sawit, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Pada hasil penelitian ini menunjukkan SPO pengodean menggunakan prosedur terbaru berdasarkan sistem elektronik, latar belakangan pendidikan coder di RSKD Duren Sawit memiliki peran penting terhadap kualitas kode yang tepat. Seorang coder di RSKD Duren Sawit Jakarta Timur diperkenankan untuk melakukan pelatihan pengodean diagnosis lebih dalam lagi, pada hasil penelitian pengodean pada kasus bedah pasien rawat inap ditemukan rata-rata kode dignosis yang memiliki ketepatan yaitu 58 63,74% dan 33 36,26% yang tidak tepat, serta ditemukan juga hasil dari ketepatan diagnosis sekunder 84 92,30% dan 7 7,70% yang tidak tepat. Berdasarkan 4 karakter, ketidaktepatan terjadi pada diagnosis utama mayoritas pada karakter ke-4 sebanyak 31 34,7%. Terdapat faktor yang menjadi hambatan dari identifikai 5M, yaitu faktor man manusia kurang telitinya dokter dalam menginput diagnosis dan kurang telitinya petugas dalam memeriksa kembali kode diagnosis yang kurang tepat dan harus menjalani pembelajaran terkait pengodean lebih dalam lagi untuk petugas pengodean diagnosis yang tidak memiliki latar belakang akademik rekam medis. Kata kunci Ketepatan; Kodifikasi Penyakit; Bedah;5M Based on Kemenkes RI in 2014, it explains about coding which has the meaning as an activity of providing main diagnosis codes and secondary diagnoses in accordance with ICD-10 and providing procedure codes in accordance with ICD-9 CM. Coding inaccuracies can affect the financing of health services, this study was conducted to see the accuracy of the main and secondary diagnosis codes of surgical cases of inpatients at Duren Sawit Hospital using descriptive research methods with a quantitative approach, namely writing aims to describe the results obtained on the accuracy of diagnosis codification. Informants in this study were inpatient coders at RSKD Duren Sawit, data collection in this study using saturated sample technique. The results of this study indicate that the coding SPO uses the latest procedures based on an electronic system, the educational background of the coder at RSKD Duren Sawit has an important role in the quality of the correct code. A coder at Duren Sawit Hospital, East Jakarta Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 918 is allowed to conduct more diagnosis coding training, on the results of coding research on surgical cases of inpatients, it was found that the average diagnosis code that had accuracy was 58 and 33 were inappropriate, and also found the results of the accuracy of the secondary diagnosis 84 and 7 were inappropriate. Based on 4 characters, inaccuracy occurred in the main diagnosis, the majority in the 4th character as many as 31 There are factors that become obstacles to the identification of 5M, namely the man factor, the lack of accuracy of doctors in inputting diagnoses and the lack of accuracy of officers in re-examining diagnosis codes that are less precise and must undergo learning related to coding more deeply for diagnosis coding officers who do not have an academic background in medical records. Keywords Accuracy, Disease Codification, Surgery, 5M *Correspondence Author Ririn Rahayu Email ririnrahayuimut1234 PENDAHULUAN Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Abduh, 2021. Rekam medis merupakan keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang telah diberikan kepada pasien dan pengobatan baik di rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat Pasaribu & Sihombing, 2017. Dalam melakukan pengkodean diagnosis pada rekam medis pasien, petugas coder menggunakan aturan pada ICD-10 International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem untuk menetapkan kode diagnosis Isnaini, 2019. Sistem klasifikasi penyakit merupakan sistem yang mengelompokkan penyakit dan prosedur-prosedur yang sejenis dalam suatu kelompok nomor kode penyakit dan tindakan yang sejenis Irmawan et al., 2013. Salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seorang Perekam Medis dan Informasi Kesehatan PMIK adalah klasifikasi dan kodefikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. Penggunaan prosedur dan istilah penyakit yang berbeda-beda mengakibatkan pengumpulan dan pengolahan data morbiditas dan mortalitas menjadi tidak akurat Maryati et al., 2020. World Health Organization WHO menyatakan bahwa kasus bedah adalah masalah kesehatan masyarakat Siska, 2019. Berdasarkan data World Health Organization WHO Global Health Estimate GHE 2017, volume kebutuhan pembedahan terbagi menjadi tiga kategori yaitu 64,2 juta jiwa penyakit menular, maternal, perinatal, dan kondisi gizi, 208,8 juta jiwa pada penyakit tidak menular atau Non-Communicable Disease NCD. Prevalensi tindakan pembedahan di Indonesia diperkirakan sekitar tindakan per orang, jumlah tindakan operasi pada tahun 2017 sebanyak pasien yang diambil dari bedah obgyn, bedah umum, dan bedah ortopedi. Persentase tindakan operasi bedah obsgyn sebanyak 41,62%, bedah umum sebanyak 40,65% dan bedah orthopedi sebanyak 17,73%. Tahun 2015 World Health Assembly WHA mengeluarkan resolusi penguatan darurat dan perawatan bedah serta anestesi yang penting sebagai komponen Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 919 cakupan kesehatan universal atau Universal Health Coverage UHC. Prosedur pembedahan menempati urutan ke-11 dari 50 penanganan pola penyakit di rumah sakit seluruh Indonesia World Health Organization, 2017. Berdasarkan hasil penelitian ketepatan kode yang telah dilakukan oleh peneliti ketepatan kode diagnosis pada dokumen rekam medis pasien rawat jalan klinik Bedah masih kurang baik, persentase kode diagnosis yang tepat adalah 0% dan kode yang tidak tepat terdapat 100%. Rendahnya tingkat persentase ketepatan kode diagnosis disebabkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya yaitu tulisan dokter yang sulit untuk dibaca oleh petugas coder Afrillia, 2017. Menurut hasil penelitian lain dari Mussy, 2018dengan judul Tinjauan ketepatan kode diagnosis utama kasus bedah pada pasien rawat inap di RSPAD Gatot Subroto Bulan Januari Tahun 2018, ketepatan kode diagnosis pada dokumen rekam medis kasus bedah pasien rawat inap menunjukan hasil bahwa ketidaktepatan kode diagnosis pasien sebanyak 33 45,3%, dan ketepatan pada kode diagnosis sebanyak 42 54,7%. Ketidaktepatan dalam pemberian kode penyakit dan tindakan dapat mempengaruhi jumlah biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan ke Rumah Sakit. Pembiayaan pelayanan kesehatan berbasis Case Base Groups CBGs sangat ditentukan oleh data klinik terutama kode diagnosis dan prosedur medis yang di input ke dalam software L Indawati, 2017. Terlihat dari dampak yang terjadi dari ketidaksesuaian pemberian kode penyakit, oleh karena itu ketepatan pada pemberian kode penyakit sangat penting Rahmadhani et al., 2020. Kasus bedah pasien rawat inap di RSKD Duren Sawit memiliki kode diagnosis utama, sekunder dan kode tindakan, peneliti hanya meneliti kode diagnosis utama dan sekunder yang masih memiliki ketidaktepatan kode diagnosis dikarenakan pada kode tindakan sudah sesuai dan tidak memiliki kode yang kurang tepat Laela Indawati, 2019. Peneliti melakukan observasi awal dengan meninjau ketepatan diagnosis utama rekam medis kasus bedah dengan kode ICD-10 Nursausan & Sukawan, 2022. Berdasarkan hasil observasi awal terhadap 30 rekam medis kasus bedah pasien rawat inap pada bulan Juni – Juli 2021 ditemukan sebanyak 12 40% data rekam medis pasien bedah dengan diagnosa yang kurang tepat, dan terdapat 18 60% rekam medis yang tepat, ketidaktepatan terjadi disebabkan karena kurangnya ketelitian petugas coder dalam melaksanakan pengkodean diagnosis, dampak yang didapat dari ketidaktepatan pengkodean dapat menyebabkan terjadinya pending dan berpengaruh pada biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Rohmah et al., 2020. Permasalahan pengkodean yang terjadi pada pasien bedah di RSKD Duren Sawit dikarenakan kurang telitinya dokter dalam pemilihan diagnosis pasien yang menggunakan sistem otomatis dalam komputer sehingga terdapat kode ICD-10 bedah yang tidak tepat, dengan permasalahan yang terjadi pada pengkodean diagnosis di RSKD Duren Sawit, salah satunya kurang telitinya petugas coder dalam memeriksa kembali kode diagnosis yang telah dilakukan secara otomatis Pardede, 2020. METODE PENELITIAN Tempat penelitian ini dilaksanakan di RSKD Duren Sawit yang berada di jalan Jl. Duren Sawit Baru Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 920 Khusus Ibukota Jakarta 13430, pada Unit Rekam Medis. Keseluruhan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 – Juli 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penulisan bertujuan dapat menggambarkan hasil yang didapatkan terhadap ketepatan kodefikasi diagnosis yang didukung dengan hasil wawancara dan observasi di unit rekam medis RSKD Duren Sawit. Dengan pengumpulan data menggunakan teknik sampel jenuh, populasi pada penelitian ini diambil dari seluruh berkas rekam medis kasus bedah pasien rawat inap pada bulan Oktober –Desember 2021 berjumlah 91 Rekam medis. Sampel merupakan sebagian atau sebagai wakil dari populasi yang akan diteliti dari populasi tersebut, pada sampel penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dengan mengambil seluruh populasi yang ada yaitu 91 Rekam Medis. HASIL DAN PEMBAHASAN Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit merupakan rumah sakit khusus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di JL. Duren Sawit Baru Kecamatan. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13430. RSKD Duren Sawit diresmikan pada tanggal 19 Juni 2002 oleh Bapak Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan status Satker Dinas Kesehatan DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 105 Tahun 2001. Pada awal berdirinya, RSKD Duren Sawit ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Khusus Kelas B berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 237/MenKes-kesos/SK/III/2001 dengan kapasitas 122 tempat tidur, yang ditingkatkan menjadi 127 tempat tidur. pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006, berdasarkan SK Gubernur No. 2091 Tahun 2006, RSKD Duren Sawit ditetapkan sebagai unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan model pengelolaan keuangan Unit Layanan Umum BLUD Kabupaten. Selain itu, RSKD kelas Duren Sawit ditetapkan sebagai rumah sakit khusus kelas A sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 330/MenKes/SK/2009. Pada tahun 2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 215 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus di Wilayah Duren Sawit. Berdasarkan hasil penelitian yang laksanakan dengan observasi dan wawancara, RSKD Duren Sawit sudah memiliki SPO untuk menetapkan kode diagnosis yang diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2016, namun untuk saat ini masih dalam pelaksanaan revisi dan belum dijadikan sebagai Standar Prosedur Operasional SPO yang disahkan. Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit terdapat menjelaskan Prosedur operasi standar adalah seperangkat instruksi atau langkah-langkah beku untuk menyelesaikan beberapa proses kerja rutin. Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 921 Tabel 1. Pelaksanaan Tahapan SPO Coding Tahun 2016 dan Tahapan Pelaksanaan SPO Coding Saat Ini Tahapan Spo Coding 25 Agustus 2016 Tahapan Pelaksanaan Coding Saat Ini Petugas Mobilisasi Dana menerima berkas dari penata rekening dan melakukan verifikasi, menyatukan berkas yang belum lengkap misalnya hasil pemeriksaan penunjang, formulir resep dan lembar jasa medis sesuai DPJP. Petugas coder menerima Data pasien JKN yang sudah lengkap dan terverifikasi sudah tersedia di folder bulan pelayanan pasien BPJS. Petugas Mobilisasi Dana melakukan penarikan data dari SIM RSKD Duren Sawit dengan sistem Bridging. Tim koding, mengkoding berdasarkan diagnosa dan tindakan yang tertera di resume medis dengan memperhatikan tatalaksana dari setiap diagnosanya. Petugas coder Melakukan koding berdasarkan resume medis sesuai dengan ICD 10 dan ICD 9 CM. Bila terdapat resume medis yang belum diisi atau kurang lengkap, tim koding menghubungi DPJP. Selanjutnya petugas coder melaksanakan grouper dengan aplikasi INA CBGs untuk menentukan besar tarif yang akan dibayarkan oleh BPJS untuk rumah sakit. Tim koding, mengkode menggunakan ICD-10 volume III tahun 2016 untuk menemukan diagnosa yang dicari, dan menggunakan ICD-10 volume I tahun 2016 Tabular List untuk memeriksa kebenaran nomor kode diagnosa yang dipilih. Tindakan/Prosedur tim koding menggunakan ICD-9 CM tahun 2010 Petugas coder Melakukan print lembar kemenkes untuk disatukan dengan berkas tagihan dan semua berkas diserahkan ke verifikator BPJS di verif layak / tidak layak Tim koding mencantumkan kode diagnosa dan tindakan di aplikasi E-Klaim INA CBGs Sebelum di grouper dan final, tim koding kembali melakukan verifikasi untuk kesesuaian berkas antara lain SEP, tanggal masuk dan tanggal keluar, serta Nominal biaya yang tertera di E-Klaim. Sumber referensi data tabel Standar Prosedur Operasional Coding and Grouping Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 922 Terdapat perubahan signifikan pada isi prosedur SOP tersebut yang semula hanya 5 tahapan prosedur pengkodean menjadi 6 tahapan prosedur pengkodean yang mendetail pada prosedur nya yang akan dibuat. Sebelumnya staf mobilisasi dana melakukan penarikan data dari SIM RSKD menggunakan sistem bridging namun diganti dengan tim koding melakukan pengkodean berdasarkan resume medis menggunakan ICD-9 CM dan ICD-10 volume I tahun 2016 lalu menginput kode diagnosa dengan tindakan duplikasi INA CBG's untuk kemudian diverifikasi kembali berkas berupa SEP, tanggal masuk dan tanggal keluar, nominal biaya yang tertera di E-Klaim. Tabel 2. Hasil persentase ketepatan kode diagnosis kasus bedah pada pasien rawat inap bulan Oktober - Desember tahun 2021 di RSKD Duren Sawit Ketepatan kode diagnosis Utama Terdapat 58 dari 91 rekam medis kasus bedah kode yang tepat Terdapat 33 dari 91 rekam medis kasus bedah kode yang tidak tepat Total keseluruhan yang diambil adalah 91 rekam medis kasus bedah diagnosis utama Ketepatan Kode diagnosis Sekunder Terdapat 84 dari 91 rekam medis kasus bedah kode yang tepat Terdapat 7 dari 91 rekam medis kasus bedah kode yang tidak tepat Total keseluruhan yang diambil adalah 91 rekam medis kasus bedah diagnosis sekunder Hasil dari persentase Akurasi kode diagnosis untuk kasus bedah pada pasien rawat inap bulan Oktober – Desember tahun 2021 di RSKD Duren Sawit diperoleh pada kode diagnosis utama sebanyak 58 63,74% rekam medis yang tepat, dan ditemukan sebanyak 33 36,26% rekam medis yang tidak tepat. Dan pada kode diagnosis sekunder memiliki nilai ketidaktepatan yang cukup rendah yaitu sebanyak 7 0,92% rekam medis dan kode diagnosis sekunder memiliki nilai ketepatan yang sangat tinggi yaitu sebanyak 84 99,08%. Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 923 Tabel 3. Hasil persentase ketepatan kode diagnosis utama berdasarkan karakter kasus bedah pada pasien rawat inap bulan Oktober - Desember tahun 2021 di RSKD Duren Sawit Tabel 4. Hasil persentase ketepatan kode diagnosis sekunder berdasarkan karakter kasus bedah pasien rawat inap bulan Oktober - Desember tahun 2021 di RSKD Duren Sawit Sesuai dengan tabel yang telah ditampilkan terdapat hasil tertinggi dari persentase ketidaktepatan kode diagnosis utama pada karakter ke-4 sebanyak 31 34,07%. dari hasil ketidaktepatan tersebut ada juga hasil tertinggi dari ketepatan kode diagnosis utama pada karakter ke-3 sebanyak 3 3,30% sedangkan hasil tertinggi dari persentase ketidaktepatan kode diagnosis sekunder terdapat pada karakter ke-4 sebanyak 7 100% rekam medis. Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini, dilakukan oleh peneliti di RSPAD Gatot Subroto tahun 2018 mengenai ketepatan pengkodean diagnosa utama kasus bedah pada pasien rawat inap, penelitian tersebut mengambil sampel sebanyak 75 rekam medis, dari hasil penelitian tersebut didapatkan kode yang tidak tepat sebanyak 33 45,3% dan kode yang tepat sebanyak 42 54,7%, ketidaktepatan kode terjadi karena faktor dari tulisan dokter yang sulit dibaca serta pengetahuan dan keterampilan petugas koding dalam mengkoding diagnosis. Terdapat hambatan dari identifikasi faktor 5M ketidaktepatan pengkodean, yang mempengaruhi ketepatan kode diagnosis kasus bedah pada pasien rawat inap di RSKD Duren Sawit ada 2 yaitu faktor man manusia karena kurang teliti nya dokter dalam menginput diagnosis, serta kurang telitinya petugas koding dalam memeriksa kembali kode diagnosis yang tidak tepat, kompetensi petugas koding juga berpengaruh dalam pengkodean, petugas koding yang tidak memiliki latar belakang perekam medis memerlukan pembelajaran lebih dalam lagi khususnya terhadap pelaksanaan pengkodean, Menurut Undang-Undang Pasal 46 No 29 tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis, Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 924 rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. KESIMPULAN Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pelaksanaan pengkodean di RSKD Duren Sawit sudah memiliki Standar Prosedur Operasional Operasional SPO yang disahkan pada tahun 2016, namun untuk pelaksanaan pengkodean saat ini, menggunakan prosedur terbaru yang memiliki 6 tahapan pada tiap tahapannya sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan 91 kasus bedah pasien rawat inap bulan Oktober-Desember tahun 2021 ditemukan sebanyak 58 kode diagnosis utama pada rekam medis yang memiliki ketepatan dengan persentase sebesar 63,74% Dan ditemukan sebanyak 33 kode diagnosis utama pada rekam medis yang memiliki kode kurang tepat dengan persentase sebesar 36,26%. Sedangkan pada kode diagnosis sekunder ditemukan sebanyak 84 rekam medis yang memiliki ketepatan dengan persentase sebesar 92,30%, ketidaktepatan pada kode diagnosis sekunder ditemukan lebih sedikit dibanding dengan ketidaktepatan kode diagnosis utama yaitu sebanyak 7 rekam medis dengan memiliki persentase sebesar 7,70%. Ketidaktepatan terjadi pada diagnosis utama terbanyak pada karakter ke-4 sebanyak 31 34,07% rekam medis dalam pemberian kode yang kurang sesuai. Ditemukan ketidaktepatan kode diagnosis sekunder sebanyak 7 rekam medis disebabkan karena pemberian kode yang kurang sesuai pada karakter ke-4. Hambatan yang terdapat pada pelaksanaan kodefikasi penyakit berdasarkan unsur 5M Man, Money, Machine, Method, Material didapatkan 1 faktor yang menjadi hambatan yaitu Faktor Man Manusia Kurang telitinya dokter dalam memilih kode yang sesuai dengan diagnosis yang diberikan. Kurang telitinya petugas koding dalam memeriksa kembali diagnosis yang kurang tepat pada diagnosis. Petugas koding bukan lulusan dari akademi rekam medis sehingga masih harus menjalani pembelajaran lebih dalam lagi mengenai pengkodean diagnosis. BIBLIOGRAFI Abduh, R. 2021. Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktek Medis. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 61, 221–234. Afrillia, I. 2017. Ketepatan Kode Diagnosis pada Klinik Bedah berdasarkan ICD-10 di RSUD Wates Triwulan I 2017. Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Indawati, L. 2017. Identifikasi Unsur 5M Dalam Ketidaktepatan Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan Systematic Review. Indawati, Laela. 2019. Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati Tahun 2016. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia JMIKI, 72, 113. Ririn Rahayu, Laela Indawati, Lily Widjaja, Nanda Aula Rumana /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 211, 917-925 Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Bedah Pasien Rawat Inap di RSKD Duren Sawit 925 Irmawan, Kristina, S., & Qorbaniati, N. 2013. Tinjauan Keakuratan Kode Diagnosis Neoplasma Di RSUD Banjarbaru. Kesehatan Indonesia, 43, 15–18. Isnaini, V. A. 2019. Strategi Perbaikan Ketidaktepatan Kodefikasi Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Icd-10 Dengan Pdca Di Puskesmas Sukodono Lumajang. Prosiding RMIK Politeknik Negeri Jember, 11. Maryati, W., Rahayuningrum, I. O., & Sari, N. P. 2020. Dampak Beban Kerja Coder yang Tinggi Terhadap Ketidakakuratan Kode Diagnosis. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia JMIKI, 81, 49. Mussy, N. 2018. Tinjauan Ketepatan kode Diagnosis utama Kasus Bedah Umum pada Pasien Rawat Inap di RSPAD Gatot Subroto Bulan Januari Tahun 2018. Universitas Esa Unggul. Nur Sausan, R., & Sukawan, A. 2022. Accuracy Of Diagnostic Codes In Referral Patients Based On Icd–10 At Uptd Puskesmas Cigeureung. Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 11, 23–30. Pardede, R. 2020. Kelengkapan Resume Medis Dan Keakuratan Kode Diagnosis Klaim Bpjs Rawat Inap Di RSUP Dr. M. Djamil Padang, Indonesia. Jurnal Kesehatan Medika Saintika, 112, 300–309. Pasaribu, J. S., & Sihombing, J. 2017. Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berbasis Web Di Klinik Sehat Margasari Bandung. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, 33, 2407–3911. Rahmadhani, I., Wijayanti, R. A., & Nuraini, N. 2020. Analisis Ketidaksesuaian Kode Diagnosis pada SIMRS dengan Berkas Klaim BPJS Klinik Obgyn. J-REMI Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 14, 545–552. Rohmah, A. N., Nurmawati, I., Muflihatin, I., & Syaifuddin, S. 2020. Analisis Penerapan RME Pada Unit Coding Rawat Jalan RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. J-REMI Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 14, 431–438. Siska, F. 2019. PENGARUH PEMBERIAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI APPENDIKTOMI DI RUMAH SAKIT PUSRI PALEMBANG. Prosiding Seminar Nasional, 47–55. World Health Organization. 2017. World Health Organization WHO Global Health Estimate. © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC BY SA license ResearchGate has not been able to resolve any citations for this PardedeResume medis dan keakuratan kode diagnosa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari klaim BPJS rawat inap. Jumlah pending klaim BPJS rawat inap RSUP Dr. M. Djamil Padang per bulan berkisar 170 berkas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelengkapan resume medis dan keakuratan kode diagnosa klaim BPJS rawat inap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode observasi wawancara. Informan berjumlah 9 orang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam Indepth Interview, observasi lapangan dan telaah dokumen. Analisa data menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan komponen input menunjukan tenaga pengisian resume medis adalah dokter residen, tenaga coder adalah lulusan D3 Rekam, sarana dan prasarana untuk kelengkapan resume medis masih kurang, sedangkan untuk pengkodean sudah mencukupi, SOP secara tertulis sudah ada namun tidak tersebar di semua bagian. Untuk komponen proses kelengkapan resume medis masih ada kekurangan, untuk pengkodean masih ada tenaga coder yang melakukan pengkodean tanpa merujuk ICD 10 dan ICD 9 CM. Validasi resume medis dan validasi kode diagnosa dilakukan oleh case manager. Analisis Kelengkapan Resume Medis dan Keakuratan Kode Diagnosa di RSUP Dr. M. Djamil Padang belum terlaksana berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang dan PMK no 76 tahun 2016. Diharapkan RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat memperhatikan dokter dan coder mulai dari kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, agar kelengkapan resume medis dan keakuratan kode diagnosa bisa tercapai sesuai RahmadhaniRossalina Adi WijayantiNovita NurainiKetidaksesuaian kode Diagnosis utama pada SIMRS dan pada berkas Kalaim BPJS sangat penting karena jika tingkat ketidakakuratan tinggi maka berdampak pada ketidakakuratan data morbiditas penyakit yang akan mempengaruhi data pelaporan 10 besar penyakit. Berdasarkan data hasil observasi di RSUD DR Saifur Anwar Malang terhadap ketidaksesuain kode diagnosis utama pada SIMRS dengan kode berkas Klaim BPJS menunjukkan bahwa sebesar kode diagnosis utama pada SIMRS tidak diisi atau tidak lengkap, dan sebesar kode diagnosis utama yang tertera pada SIMRS tidak sesuai atau tidak sama dengan kode yang tertera pada berkas klaim casemix, serta sebesar kode yang tertera pada SIMRS sesuai dengan kode yang tertera pada berkas klaim casemix. Tujuan Penelitian ini yaitu Menganalisis Ketidaksesuaian Kode Diagnosis Utama Pada SIMRS Dengan Berkas Klaim BPJS Klinik Obgyn Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang berdasarkan metode Motivation, Opputunity dan Ability. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil yang didapatkan pada saat observasi sebanyak 146 berkas klaim BPJS klinik Obgyn pada tanggal 26-28 Februari dan 3 Maret 2020 angka ketidaksesuain kode diagnosis sebesar Dari hasil analisis didapatkan bahwa ketidaksesuain tersebut terjadi karena kurangnya kedisiplinan petugas Koding di poliklinik dalam menginputkan kode di SIMRS, tidak adanya pelatihan terkait tata cara kodefikasi diagnosis yang benar, petugas entri data di poliklinik bukan lulusan rekam medik serta tidak adanyan job description spesifik yang mengatur tentang pelaksanaan kodefikasi diagnosis untuk kasus rawat jalan. Johni Setiady PasaribuJohnson Sihombing[Id]Sistem infomasi rekam medis pasien rawat jalan adalah sistem informasi yang bertujuan mengelola data pasien yang berobat hingga pasien tersebut keluar dari rumah sakit atau klinik pada periode tertentu. Sistem informasi yang dirancang sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan data. Sistem informasi dalam klinik kesehatan ini adalah sistem informasi yang berisikan data pasien, data obat, data transaksi dan rekam medis pasien. Adapun sebelumnya kinerja sistem dalam pelayanan pasien yang berjalan pada klinik kesehatan secara umum belum optimal karena masih pada pengolahan data pasien dan data rekam medis masih menggunakan media pembukuan atau manual. Pengelolaan data pasien di Klinik Sehat Margasari masih belum efektif karena sistem yang digunakan kurang lengkap sehingga pelayanan pasien menjadi lambat dan rekam pasien sering hilang atau tidak ditemukan. Maka pelayanan pasien menjadi tidak efektif dan efisien, karena sistem manual pembukuan memperlambat pembuatan laporan atau pencarian data pasien. Sistem informasi pelayanan pasien dirancang bertujuan untuk membangun sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga memudahkan pihak klinik kesehatan mengolah data pasien, obat, transaksi, rekam medis, tindakan medis pasien hingga pencetakan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu terbangunnya sistem informasi rekam medis berbasis web untuk memudahkan Klinik Sehat Margasari dalam membantu pengolahan data pasien, obat, transaksi, rekam medis, tindakan medis pasien hingga pencetakan laporan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi rekam medis di Klinik Sehat Margasari sehingga dapat menyajikan informasi yang akurat serta efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi rekam medis pasien rawat kunci Sistem Informasi, Rekam Medis, Pasien Rawat Jalan[En]Medical record outpatient information system is a system that aims to manage the data of patients who register for treatment until the patient is discharged from the hospital or health center in a given period. The information system is important because it is designed to prevent errors in the execution of the procedure of registration and data management so that it can be done as well as possible. This information systems in health clinic is an information system that has patient data, drug data, transaction data and medical records of the patient. As before for the performance of the system in patient care in health clinic in generally not optimal because it is still in the processing of patient data and medical records are still using books or manuals. Management of patient data at the Health Clinic Margasari Bandung is still not effective because the system used is less complete so that the patient's service to be slow and patient records are often missing or was not found. Therefore care patients at health clinic become ineffective and inefficient, because manual system making slow reporting or searching data patient. Patient care information system designed aiming to establish a computerized information system, making it easier for the health clinic process patient data, drugs, transaction, medical records, medical actions to patient until print out of reports. The expected outcome of this research is to build information system web-based to facilitate Health Clinic Margasari Bandung making it easier for the health clinic process patient data, drugs, transaction, medical records, medical actions to patient until print out of reports. Fundamental problem of this research is how to install information system for medical record patient information system at Health Clinic Margasari that make information representation accurately and efficiently. The aim of this research is to produce a information system of medical record AbduhAbduh, R. 2021. Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktek Medis. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 61, Kode Diagnosis pada Klinik Bedah berdasarkan ICD-10 di RSUD Wates Triwulan I 2017I AfrilliaAfrillia, I. 2017. Ketepatan Kode Diagnosis pada Klinik Bedah berdasarkan ICD-10 di RSUD Wates Triwulan I 2017. Stikes Jenderal Achmad Yani Unsur 5M Dalam Ketidaktepatan Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan Systematic ReviewL IndawatiIndawati, L. 2017. Identifikasi Unsur 5M Dalam Ketidaktepatan Pemberian Kode Penyakit Dan Tindakan Systematic Review.Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati TahunLaela IndawatiIndawati, Laela. 2019. Analisis Akurasi Koding Pada Pengembalian Klaim BPJS Rawat Inap Di RSUP Fatmawati Tahun 2016. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia JMIKI, 72, 113. Keakuratan Kode Diagnosis Neoplasma Di RSUD BanjarbaruKristina IrmawanS QorbaniatiIrmawan, Kristina, S., & Qorbaniati, N. 2013. Tinjauan Keakuratan Kode Diagnosis Neoplasma Di RSUD Banjarbaru. Kesehatan Indonesia, 43, Beban Kerja Coder yang Tinggi Terhadap Ketidakakuratan Kode DiagnosisW MaryatiI O RahayuningrumN P SariMaryati, W., Rahayuningrum, I. O., & Sari, N. P. 2020. Dampak Beban Kerja Coder yang Tinggi Terhadap Ketidakakuratan Kode Diagnosis. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia JMIKI, 81, 49. Ketepatan kode Diagnosis utama Kasus Bedah Umum pada Pasien Rawat Inap di RSPAD Gatot Subroto Bulan Januari TahunN MussyMussy, N. 2018. Tinjauan Ketepatan kode Diagnosis utama Kasus Bedah Umum pada Pasien Rawat Inap di RSPAD Gatot Subroto Bulan Januari Tahun 2018. Universitas Esa Unggul. Jaminan kesehatan yang dilaksanakan memiliki prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan tersebut merupakan penjelasan fasilitas kesehatan diharuskan mengajukan klaim secara rutin yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam prosedur dan kebijakan tersebut BPJS Kesehatan memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk mengajukan klaim dengan pola pembayaran Indonesian Case Base Groups INA-CBG’s pada tarif pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Sebelum mengajukan klaim, pihak rumah sakit melakukan verifikasi administrasi dengan dokumen yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara. SPO dalam pengajuan klaim sejak dibuat tahun 2016 belum memiliki perubahan. Isi dari SPO itu tetap sama dengan memiliki 16 poin yang menjadi pedoman dalam pengajuan klaim. Pengajuan klaim memiliki 4 tahapan yaitu verfikasi JKN, grouper JKN, verifikasi BPJS Kesehatan dan pembayaran. Pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam proses pengajuan klaim yaitu masih terdapatnya kode yang salah, tidak lengkapnya berkas yang dibutuhkan, serta sistem yang terkadang bermasalah. Maka dari itu petugas diharapkan agar memperhatikan kembali SPO yang ada apakah SPO tersebut memerlukan perubahan atau tidak. Dan petugas agar lebih teliti lagi dalam proses koding dan mengumpulkan berkas yang diperlukan. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, April 2023, 3 4, 259-276 p-ISSN 2774-6291 e-ISSN 2774-6534 Available online at DOI 259 GAMBARAN PROSEDUR KLAIM PESERTA RAWAT INAP BPJS KESEHATAN DI RSPAD GATOT SUBROTO TAHUN 2022 Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 Universitas Esa Unggul Email Isnamelia14 Received Revised Accepted 01-04-2023 24-04-2023 28-04-2023 Jaminan kesehatan yang dilaksanakan memiliki prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan tersebut merupakan penjelasan fasilitas kesehatan diharuskan mengajukan klaim secara rutin yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam prosedur dan kebijakan tersebut BPJS Kesehatan memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk mengajukan klaim dengan pola pembayaran Indonesian Case Base Groups INA-CBG’s pada tarif pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Sebelum mengajukan klaim, pihak rumah sakit melakukan verifikasi administrasi dengan dokumen yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara. SPO dalam pengajuan klaim sejak dibuat tahun 2016 belum memiliki perubahan. Isi dari SPO itu tetap sama dengan memiliki 16 poin yang menjadi pedoman dalam pengajuan klaim. Pengajuan klaim memiliki 4 tahapan yaitu verfikasi JKN, grouper JKN, verifikasi BPJS Kesehatan dan pembayaran. Pada pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam proses pengajuan klaim yaitu masih terdapatnya kode yang salah, tidak lengkapnya berkas yang dibutuhkan, serta sistem yang terkadang bermasalah. Maka dari itu petugas diharapkan agar memperhatikan kembali SPO yang ada apakah SPO tersebut memerlukan perubahan atau tidak. Dan petugas agar lebih teliti lagi dalam Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 260 proses koding dan mengumpulkan berkas yang diperlukan. Kata kunci Pengajuan klaim; BPJS rawat inap; BPJS Kesehatan The implemented health insurance has procedures and policies. These procedures and policies are an explanation that health facilities are required to submit claims regularly, namely on the 10th of the following month. In these procedures and policies, BPJS Health has a systemthat is used to submit claims with the Indonesian Case Base Groups INA-CBG's payment pattern at advanced health service rates. Before submitting a claim, the hospital conducts administrative verification with the required documents. This study uses a descriptive analysis research method with a qualitative approach through observation and interviews. The SPO in filing claims since it was made in 2016 has not had any changes. The content of the SPO remains the same with 16 points which serve as guidelines for filing claims. Submission of claims has 4 stages, namely JKN verification, JKN grouper, BPJS Health verification, and payment. In its implementation, there are still obstacles in the process of submitting claims, namely there are still wrong codes, incomplete files needed, and a system that sometimes has problems. Therefore, officers are expected to pay attention to the existing SPO again, whether the SPO requires changes or not. And officers to be more careful in the coding process and collect the necessary files. Keywords Submission of claims;BPJS hospitalization; BPJS Health *Correspondence Author Isnaini Amalia Email Isnamelia14 Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 261 PENDAHULUAN Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Sudrajat, 2020 . Dengan begitu pemerintah secara tidak langsung memberikan perlindungan sosial kepada seluruh rakyat dan menjamin agar rakyat terpenuhi dan layak atas dasar kebutuhan hidupnya. Melalui peraturan tersebut pemerintah menjelaskan secara lengkap dan sesuai dengan aspek hukum melalui perundang-undangan yang di dalamnya berisi bagaimana pemerintah menjalankan program tersebut. Undang-Undang No. 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional merupakan dasar dari terbentuknya peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial dan badan penyelenggaraan jaminan sosial sehingga menjadikan bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan sosial yang ada pada Pancasila butir ke-5 lima menjadi alasan karena setiap orang berhak atas jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta meningkatkan martabatnya. Sistem Jaminan Nasional merupakan tatacara pelaksanaan dari program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara. Sistem ini dikelola oleh suatu badan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJSGinting, Dengo, & Kolondam, 2016. Jaminan kesehatan yang dilaksanakan tentunya memiliki prosedur dan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan. Prosedur dan kebijakan tersebut merupakan penjelasan fasilitas kesehatan diharuskan mengajukan klaim secara rutin yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali kapasitas, tidak perlu diajukan klaim oleh fasilitas kesehatan. Setelah fasilitas kesehatan mengajukan klaim dan sudah diterima secara lengkap oleh pihak BPJS Kesehatan, maka pihak BPJS Kesehatan wajib membayar atas pelayanan yang telah diberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada peserta atau pasien maksimal 15 hari kerja. BPJS Kesehatan memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah pengajuan klaim dengan berdasarkan diagnosa penyakit yang telah dikelompokkan Ginting et al., 2016. Pengelompokkan tersebut merupakan sistem yang digunakan untuk mengajukan klaim dengan pola pembayaran Indonesian Case Base Groups INA-CBG’s pada tarif pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Sistem ini menggunakan kodefikasi dari diagnosis akhir dan tindakan/prosedur untuk dijadikan output pelayanan RI, 2014 . ICD-10 dan ICD-9-CM dijadikan acuan untuk kodefikasi tersebut 3. Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 262 Sebelum mengajukan klaim, pihak rumah sakit melakukan verifikasi administrasi dengan dokumen yang dibutuhkan lengkap atau tidak. Dokumen yang dibutuhkan menyangkut tentang identitas pasien beserta resume medis. Secara lengkap dokumen yang dibutuhkan yaitu, fotocopy kartu BPJS, surat rujukan, Surat Egibilitas Pasien SEP, surat perintah rawat inap, resume yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien DPJP, surat pernyataan, biaya yang harus dibayar Sawondari, Alfiansyah, & Muflihatin, 2021 . Selain dokumen diatas yang sudah terverifikasi, verifikator harus memastikan kesesuaian diagnosis dan prosedur dengan kode ICD-10 dan ICD-9 CM berdasar dengan panduan yang terdapat dalam juknis Ina-CBG’s. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 903/Menkes/Per/2011 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional masyarakat menjelaska jika salah satu persyaratan tidak ada atau item-item yang seharusnya diisi, akan tetapi tidak diisi dengan lengkap akan berakibat pada proses klaim. Sehingga verifikator akan mengembalikan berkas tersebut dan mempending berkas tersebut agar petugas di rumah sakit melengkapi dokumen-dokumen yang dikembalikan karena tidak lengkap. Berkas klaim yang dipending menyebabkan kerugian bagi rumah sakit, terlebih rumah sakit pemerintah yang memiliki banyak pasien jaminan kesehatan akan mengalami kerugian karena tidak adanya kesesuaian biaya pelayanan dengan klaim yang sudah dibayar Puspaningsih, Suryawati, & Arso, 2022 . Berdasarkan hasil penelitian Ningrum & Lestari, 2017 dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Klaim Jaminan Kesehatan Nasional JKN Pasien Rawat Inap di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen menyebutkan bahwa persyaratan berkas klaim rawat inap di RSUD Lembang yaitu fotocopy kartu BPJS, fotocopy KTP serta KK, SEP, surat perintah rawat inap, lembar resume medis, fotocopy rincian bayaran perawatan, laporan operasi, laporan anestesi, print out hasil grouping, fotocopy surat kematian dan kelahiran jika pasien mati atau lahri, fotocopy penunjang medik lain. Kendala yang terjadi yaitu belum memiliki SPO, kelengkapan persyaratan untuk klaim BPJS belum lengkap6. Berdasarkan hasil penelitian Risky Joko Manaida, Adisti A. Rumayar, dan Grace D. Kandou dengan judul Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS di Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM Manado menjelaskan bahwa pelaksanaan prosedur klaim di Rumah Sakit Pancaran Kasih GMIM pada poin rekapitulasi, berkas pendukung pasien dan bukti pelayanan lainnya masih terdapat hal yang harus diperbaiki. Yaitu perawat dan DPJP masih sering salah atau kurang dalam mengisi tanggal keluar masuk dan berkas tidak terisi dan tidak tepat terkait diagnosa penyakit7. Meringkas dari pernyataan diatas, bahwa pada proses pengklaiman berkas kepada BPJS Kesehatan masih terdapat ketidaktelitian pada prosedur klaim sehingga banyak terjadinya pending yang disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 263 ketidaksesuaian diagnosa dengan tindakan yang dilakukan, diagnosa dokter yang kurang jelas, dan resume medis yang kurang lengkap. Maka dari itu, pihak verifikator BPJS mengembalikan berkas klaim yang masih memiliki kekurangan. Apabila prosedur klaim yang dijalankan sudah sesuai, tidak ada nya lagi pending dalam proses pengklaiman. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto merupakan rumah sakit tipe A yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Obervasi awal dilakukan pada 29 Oktober & 1 November 2021 di Administrasi Pelayanan Pasien APP. Observasi awal yang dilakukan di Administrasi Pelayanan Pasien APP dengan melakukan wawancara terhadap verifikator rumah sakit dan meneliti berkas yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan prosedur klaim sehingga masih terdapat kekurangan. Hampir secara keseluruhan pasien di RSPAD Gatot Subroto merupakan Peserta BPJS. Oleh karena itu jumlah pasien BPJS di RSPAD Gatot Subroto setelah diakumulasi kan selama satu tahun yaitu tahun 2021, rata-rata pasien BPJS yang datang dalam satu bulan yaitu pasien. Jumlah tersebut dibagi menjadi 2 bagian dengan rawat jalan sebanyak pasien, dan rawat inap Lalu pada bulan September 2021 terdapat berkas yang diajukan, dari total berkas tersebut 150 diantaranya dikembalikan karena masih terdapat kekurangan sehingga berkas tersebut dikembalikan. Peneliti melakukan observasi terhadap 30 dari 150 berkas yang dikembalikan pada bulan September. Dari 30 berkas tersebut sebanyak 7 berkas memiliki kekurangan pada laporan berkas penunjang serta tatalaksana yang dilakukan terhadap pasien. Sebanyak 17 berkas memiliki kesalahan pada kodefikasinya seperti kodefikasi kondisi bayi lahir yang tidak ada, kodefikasi prosedur yang tidak ada, kesalahan pada kodefikasi, serta kodefikasi kode Z untuk pasien control kembali tidak ada. 2 berkas berubah menjadi klaim rawat jalan dikarenakan tidak adanya administrasi dalam mengurus rawat inap dan indikasi medis rawat inap tidak ada. 1 berkas dikembalikan karena status pasien pulang merupakan pasien akan dirujuk namun tidak ada surat rujukan serta alasan pasien dirujuk tidak ditemukan. 1 berkas merupakan berkas kecelakaan lalu lintas out of control yang perlu dikonfirmasi karena pasien bukan penderita pneumonia ataupun bronchopneumonia jadi indikasi tersebut harus dihapus. 1 berkas tidak adanya simplifikasi. Dan 1 berkas korban belum ditangani oleh pihak kepolisian menurut kesimpulan survey. Dengan hal ini, maka jika setiap bulan mengalami pengembalian berkas dengan jumlah yang tidak sedikit maka akan terdapat kerugian pada rumah sakit tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan di Administrasi Pelayanan Pasien APP RSPAD Gatot Subroto. Observasi awal dilakukan pada 29 Oktober 2021 & 1 November 2021. Penelitian dilakukan pada Mei 2022 - Juni 2022. Peneliti mengambil judul ini dikarenakan saat melakukan observasi awal peneliti menemukan cukup banyak Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 264 masalah terkait prosedur klaim rawat inap. Masalah tersebut memiliki akibat berkurangnya pendapatan yang diterima rumah sakit jika prosedur tersebut menjadikan berkas menjadi pending. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui prosedur dalam pengklaiman rawat inap. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian SPO pengajuan klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto RSPAD Gatot Subroto beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat. RSPAD Gatot Subroto memiliki luas tanah 12,5 hektar dengan luas bangunan m². RSPAD Gatot Subroto didirikan pada awal abad 19. Pada saat itu pembangunan instalasi rumah sakit militer di Nusantara merupakan salah satu bagian dari strategi militer Belanda. Pada masa Hindia Belanda untuk meningkatkan ketahanan pemerintahannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Juni 2022 di RSPAD Gatot Subroto memiliki 4 orang yang berperan sebagai informan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan penelitian tersebut ialah Tabel 1. Informan Penelitian Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto terkait SPO pengajauan klaim rawat inap sudah ada. Hal ini sesuai dengan keterangan dari informan 3. “Standar Prosedur Operasional SPO pengajuan klaim rawat inap kita ada”. Informan 3 Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto sudah memiliki Standar Prosedur Operasional SPO. Hasil observasi yang dilakukan terhadap lembaran Standar Prosedur Operasional terdapat 4 lembar yang terdiri atas beberapa bagian yaitu bagian pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur, dan unit terkait. Dalam bagian prosedur tersebut memiliki 16 poin yaitu a. Pasien yang telah mendapatkan pelayanan di Ruang Poliklinik dan Ruang Perawatan RSPAD Gatot Subroto dan sudah dinyatakan keluar rumah sakit / pulang / dirujuk / meninggal oleh DPJP b. DPJP harus mengisi formular resume pasien kelaur perawatan / laporan kematian sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 265 c. Perawat ruangan mengisi perincian biaya pada formular perincian manual pasien serta melengkapi berkas-berkas antara lain SEP asli, billing, hasil-hasil penunjang medik dll untuk selanjutnya dikirim ke Tim Verififkasi Yanmasum JKN dan Non Paviliun d. Tim Verifikator JKN memeriksa pengisian dan kelengkapan berkas klaim e. Tim Verifikator JKN mengembalikan berkas kepada Dokter Verifikator Internal Departemen dan Instalasi apabila pengisian dan kelengkapan berkas klaim masih belum lengkap f. Tim Verifikator JKN melanjutkan berkas kepada Tim Grouper JKN untuk diinput kedalam aplikasi Ina-CBGs apabila berkas klaim sudah dianggap lengkap g. Tim Grouper JKN menginput data berkas klaim kedalam aplikasi Ina-CBGs h. Tim Grouper JKN melaporkan berkas yang telah selesai diinput dan siap dikirim ke BPJS kepada Tim Penagihan untuk dicatat kedalam buku kendali klaim pasien BPJS i. Berkas klaim regular yang sudah tercatat pada buku kendali klaim dikirim ke BPJS Center untuk di verifikasi oleh Verifikator BPJS secara langsung setiap hari j. Tim Penagihan JKN merekonsiliasi data klaiam yang sudah selesai dikerjakan/diverifikasi oleh BPJS setiap hari nya sebagai kendali klaim k. Berkas klaim yang sudah selesai diverifikasi dan dianggap layak bayar oleh BPJS tercatat pada sistem dan akan dibayarkan melalui Berita Acara BA setiap tanggal 5 dan 20 setiap bulannya l. Berkas klaim yang sudah selesai diverifikasi dan dianggap tidak layak bayar data tidak lengkap/tidak sesuai oleh verifikator BPJS Kesehatan dikembalikan langsung kepada Tim Penagihan JKN dan bisa di klaim ulang sebagai klaim revisi m. Untuk berkas klaim yang dikembalikan kepada JKN akan dicatat dan segera diperbaiki sesuai dengan kebenaran data-data yang ada serta mengkoordinasikan kepada Dokter Verifikator Internal Department dan Instalasi terkait untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada DPJP nya n. Klaim revisi yang sudah diperbaiki oleh tim JKN RSPAD Gatot Subroto segera dikembalikan kepada Verifikator BPJS untuk dapat dilayakkan sebagai klaim o. Batas waktu proses pengklaiman harus diselesaikan maksimal N+1 proses pengklaiman bulan pelayanan selesai pada bulan berikutnya p. Pembayaran akan dilaksanakan pada 15 hari kerja sesuai dengan perjanjian kerja sama SPO pengajuan klaim ini dibuat pada tahun 2016 dan sampai saat ini belum ada perubahan dari pihak rumah sakit terkait dengan SPO pengajuan klaim. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 4 yaitu “Setelah SPO dari yang ini belum ada lagi yang ditandatangani karumkit jadi SPO belum ada perubahan sejak awal dibuat tahun 2016” Informan 4 Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 266 Pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim didapatkan bahwa dalam proses pengajuan klaim Pada pelaksanaan pengajuan klaim ini, pengajuannya dibagi menjadi 4 tahap yaitu 1. Verifikasi JKN Pelaksanaan pengajuan klaim ini membutuhkan persyaratan dalam pemberkasannya sesuai dengan keterangan dari informan 4. “Pelaksanaan pengajuan klaim pastinya membutuhkan beberapa persyaratan pemberkasan. Persyaratannya untuk peserta BPJS sesuai dengan yang sudah tertera dalam peraturan. Dalam satu hari pasien yang mendaftar untuk keseluruhan pasien BPJS bisa sekitaran 1000 kurang lebih”. Informan 1 Hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa pasien BPJS yang mendaftar setiap hari nya di RSPAD Gatot Subroto sebanyak ±1000 peserta. Pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dilakukan di Instalasi Administrasi Penjamin Pasien dan membutuhkan beberapa persyaratan untuk pengajuan klaim rawat inap. “Untuk persyaratan berkas dari rawat inap itu pastinya ada surat rawat inap, SEP, resume pasien keluar perawatan, sama penunjang medis. Tapi ada tambahan billing untuk pengajuan klaim nya”. Informan 1 Dengan hasil wawancara tersebut, proses pengajuan klaim memerlukan beberapa berkas yaitu surat perintah rawat inap, Surat Eligibitas Peserta SEP, resume pasien keluar perawatan, billing, hasil penunjang medis. Pada saat pasien sudah dinyatakan pulang / dirujuk / meninggal oleh DPJP setelah mendapatkan pelayanan maka untuk mengajukan klaim dari pasien tersebut petugas harus melengkapi beberapa berkas yaitu a. Formulir resume pasien keluar perawatan / laporan kematian b. Surat perintah rawat inap c. SEP asli d. Billing e. Hasil penunjang medis hasil laboratorium, rontgen, CT scan, dll Berkas tersebut merupakan berkas penting yang digunakan untuk mengajukan klaim pasien. Berkas tersebut nantinya akan diperiksa isi dan kelangkapannya oleh verifikator JKN. Apabila verifikator JKN menemukan berkas yang belum lengkap maka akan dikembalikan oleh verifikator JKN kepada Dokter Verifikator Internal Department dan Instalasi. Namun apabila berkas tersebut sudah dianggap lengkap Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 267 oleh verifikator JKN maka berkas tersebut diberikan kepada Tim Grouper JKN untuk diinput kedalam aplikasi INA-CBGS. 2. Grouper JKN “Kalo berkasnya udah kekumpul lengkap terus udah di koding juga, setelah itu tim grouper ini input berkas-berkas ke aplikasi INA-CBGS”. Informan 2 Grouper JKN menginput data berkas klaim kedalam aplikasi INA- CBGS. Selanjutnya berkas yang telah selesai diinput tersebut dikirim ke BPJS kepada tim penagihan untuk dicatat kedalam buku kendali klaim pasien BPJS. BPJS Kesehatan “Tadi kan berkasnya udah di input ke INA-CBGS, abis itu dimasukkin ke buku kendali ini biar bisa dikirim ke BPJS Center supaya bisa diverifikasi sama verifikator. Di cek berkasnya layak atau engga, masih ada yang belum lengkap atau engga. Kalo udah nanti dipisah antara yang layak sama engganya. Yang engga layak ini dikembalikan lagi untuk direvisi”. Informan 3 Berkas klaim regular yang sudah tercatat pada buku kendali klaim dikirim ke BPJS Center untuk di verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan secara langsung setiap hari. Tim penagihan JKN merekonsiliasi data klaim yang sudah selesai dikerjakan / diverifikasi oleh BPJS setiap harinya sebagai kendali klaim. Berkas klaim yang sudah selesai diverifikasi dan dianggap tidak layak bayar data tidak lengkap/tidak sesuai oleh verifikator BPJS Kesehatan dikembalikan langsung kepada tim penagihan JKN dan bisa di klaim ulang sebagai klaim revisi. Berkas yang dikembalikan pada saat peneliti turun lapangan yaitu sebanyak 115 berkas dari berkas yang diajukan. Berkas tersebut dikembalikan karena 23 berkas memiliki kesalahan pada diagnosanya atau diagnose yang diberikan oleh DPJP belum terkonfirmasi. 23 berkas memiliki kekurangan pada berkas penunjang yang diperlukan. 25 berkas memiliki kekurangan pada berkas tatalaksana yang diberikan kepada pasien. 16 berkas tidak memiliki indikasi emergency, indikasi jaminan, dan belum sesuai indikasi penjaminan. 6 berkas merupakan berkas pasien covid. 5 berkas memiliki kesalahan dalam kodefikasinya. 4 berkas tidak ada administrasi rawat inap. 4 berkas merupakan sirkumsisi RJTL Rawat Jalan Tingkat Lanjut. 3 berkas memiliki kekurangan pada berkas yang harus di scan. 2 berkas merupakan berkas kecelakaan lalu lintas yang memerlukan purifikasi ulang. 1 berkas tidak ada billing. 1 berkas merupakan berkas readmisi. 1 berkas merupakan konfirmasi bahwa penyakit tersebut dikarenakan pekerjaan. 1 berkas memerlukan laporan tindakan. Dan 1 berkas tidak dapat dijamin JKN akibat injeksi silicon. Untuk berkas klaim revisi yang dikembalikan kepada JKN akan dicatat dan segera diperbaiki sesuai dengan kebenaran data-data yang ada serta mengkoordinasikan kepada Dokter Verifikator Internal Department dan Instalasi Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 268 terkait untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada DPJP nya. Klaim revisi yang sudah diperbaiki oleh tim JKN RSPAD Gatot Subroto segera dikembalikan kepada Verifikator BPJS untuk dapat dilayakkan sebagai klaim. Batas waktu proses pengklaiman harus diselesaikan maksimal N+1 proses pengklaiman bulan pelayanan selesai pada bulan berikutnya. 4. Pembayaran “Untuk pembayarannya itu sesuai dengan berita acara setiap tanggal 5 dan 20 setiap bulannya. Yang dibayar sama pihak BPJS ini yang sudah layak. Kalo yang direvisi tadi itu dibayarnya nanti pas udah diperbaiki dan diajuin lagi”. Informan 4 Berkas klaim yang sudah selesai diverifikasi dan dianggap layak bayar oleh BPJS tercatat pada sistem dan akan dibayarkan melalui Berita Acara BA setiap tanggal 5 dan 20 setiap bulannya. Pembayaran akan dilakukan dilaksanakan pada 15 hari kerja sesuai dengan perjanjian kerja sama. Kendala dalam pengajuan klaim di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, kendala dalam pengajuan klaim yaitu pendaftar atau pasien datang membawa berkas yang sudah ditentukan terkadang masih ada yang kurang lengkap atau belum di fotocopy sehingga saat melakukan pendaftaran harus tertunda untuk memenuhi syarat yang belum lengkap tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 1 yaitu “Kadang pasien mau daftar tapi ada berkas yang belum difotocopy jadinya kalo pagi tempat fotocopy ramai sama yang mau daftar tapi berkasnya ada yang belum difotocopy” Informan 1 Lalu dengan begitu, hal tersebut tidak terlalu menjadi hambatan dalam proses pengajuan klaim karena apabila pasien sudah mendapatkan perawatan berarti berkas tersebut sudah lengkap. Karena sesuai dengan pernyataan informan 3 yaitu ”Kalo udah dapat perawatan dari ruang rawat inap berarti berkas yang awal ada di pendaftaran itu sudah lengkap jadi bukan hambatan untuk pengajuan klaim nya” Informan 3 Setelah pasien menerima perawatan dari ruang perawatan dan pulang dari rumah sakit / dirujuk / meninggal dunia berkas tersebut diserahkan kepada koder untuk dikoding. Dalam proses pengajuan klaim, dengan jumlah berkas sebanyak berkas untuk pasien rawat inap maka setiap bulannya terdapat klaim yang Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 269 tidak layak sehingga memerlukan perbaikan untuk bisa dinyatakan layak. Namun dengan begitu, pihak RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian dalam proses pengajuan klaim walaupun ada perbaikan untuk klaim yang tidak layak dikarenakan klaim yang tidak layak tersebut akan diajukan bulan berikutnya bersamaan dengan berkas klaim yang baru. Hal tersebut ditegaskan oleh informan sebagai berikut “Mungkin akan terjadi selisih tarif setiap bulannya karena ada berkas yang direvisi tapi itu bukan masalah besar yang akan menimbulkan kerugian untuk rumah sakit. Soalnya kan klaim yang direvisi bakal diajukan lagi bulan berikutnya” Informan 4. Hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa berkas klaim yang tidak layak dan harus direvisi oleh petugas bukan merupakan masalah yang besar hingga menimbulkan kerugian untuk rumah sakit. Yang terjadi hanyalah perbedaan selisih tarif yang sudah diperhitungkan di awal sebelum terjadinya revisi dengan tarif yang didapatkan. Dalam meneliti kendala pengajuan klaim ini, peneliti menggunakan unsur 5M untuk mengetahui kendalanya. Unsur 5M dalam kendala pengajuan klaim di RSPAD Gatot Subroto a. Man Dalam proses pengajuan klaim, pada unsur man manusia yaitu dokter, perawat, koder, petugas pengajuan klaim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto ditemukan bahwa yang menjadi kendala pada unsur man ini ialah perawat atau koder yang masih kurang teliti dalam mengisi atau mengkoding resume pasien keluar. Sehingga beberapa berkas yang akan diajukan dikembalikan kembali karena perlunya konfirmasi terkait kode yang diberikan karena tidak adanya berkas penunjang. Ataupun kode yang diberikan oleh koder tidak sesuai dengan diagnosis. Dan juga kurangnya kode tambahan untuk kasus ibu melahirkan. “Untuk kendalanya dari koder sendiri biasanya karena kurang teliti sama diagnosis jadi kode yang diberikan berbeda dengan diagnosis dari dokter atau kurang lengkap kodenya karena kan berpedoman juga sama kodingan menurut BPJS” Informan 2. b. Money Dalam kendala pengajuan klaim untuk unsur money tidak memiliki kendala. Karena jika klaim tersebut mengalami pengembalian sehingga harus dilakukan revisi maka klaim tersebut akan diajukan kembali pada bulan berikutnya bersamaan dengan berkas klaim pada bulan tersebut. Akibatnya dari berkas-berkas Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 270 yang mengalami revisi maka terjadi selisih tarif yang sudah diperhitungkan pada bulan tersebut dengan jumlah yang didapatkan dibulan tersebut. “Tidak ada kendala dalam unsur keuangan ya karena tadi berkas yang direvisi bakal diajukan kembali bulan berikutnya” Informan 4 c. Material Dalam kendala pengajuan klaim untuk unsur material setelah dilakukan penelitian dan wawancara tidak memiliki kendala yang mempengaruhi proses pengajuan klaim. Karena untuk proses pengkodingan dalam pengajuan klaim menggunakan pedoman yang sudah ditentukan dari pihak BPJS Kesehatan. d. Methode Dalam kendala pengajuan klaim untuk unsur methode tidak memiliki kendala yang dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim. e. Machine Dalam kendala pengajuan klaim untuk unsur machine memiliki kendala seperti jaringan komputer atau sistem yang sedang tidak bisa diakses. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan apabila proses pengajuan klaim yang dilakukan biasanya membutuhkan waktu selama 1 minggu, menjadi 2 minggu atau lebih dikarenakan jaringan computer atau sistem yang tidak bisa diakses. “Kadang sistemnya tidak bisa diakses jadi kalo lagi kejar target ya lembur sampe malem karena sistemnya bermasalah” Informan 3 B. Pembahasan SPO pengajuan klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Standar Prosedur Operasional merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Penggunaan SPO dalam organisasi bertujuan untuk memastikan organisasi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik, untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Alindra, 2015 . Berdasarkan hasil penelitian SPO pengajuan klaim peserta rawat inap BPJS Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, SPO tersebut mudah dipahami dan dimengerti sehingga pelaksana pengajuan klaim peserta rawat inap tidak akan keliru ataupun bingung dengan isi dari SPO tersebut. Sehingga proses pengajuan klaim peserta rawat inap dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi SPO tersebut Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 271 sejak awal dibuat yaitu pada tahun 2016 hingga sekarang tahun 2022 belum ada perubahan terkait isi dari SPO tersebut. Berdasarkan penelitian analisis prosedur klaim asuransi Jaminan Kesehatan Nasional pasien rawat inap di RSUD Lembang didapatkan bahwa penerapan prosedur klaim dalam pelaksanaannya berpedoman pada Surat Perjanjian Kerjasama antara RSUD Lembang dengan BPJS Cabang Cimahi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional nomo 60/KTR/V-09/0521 dan nomor 440/003/PKS/V/RSUD/2021. Dikarenakan RSUD Lembang belum memiliki SPO yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan klaim tersebut sehingga perlu dibuatkan Standar Prosedur Operasional Nugraha & Bambang Eko Turisno, 2016 . Pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Berdasarkan hasil dari wawancara dan hasil observasi yang dilakukan kepada petugas pengajuan klaim memiliki Standar Prosedur Operasional secara tertulis tentang prosedur pengajuan klaim rawat inap BPJS Kesehatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim pasien rawat inap BPJS Kesehatan berpedoman kepada standar prosedur operasional. Dalam pelaksanaannya berkas yang sudah dilengkapi oleh pihak rumah sakit kemudian akan diverifikasi kembali kelengkapannya oleh pihak BPJS Kesehatan untuk mengetahui apakah berkas- berkas yang sudah dilengkapi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan atau tidak. Berkas tersebut diajukan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila berkas tersebut diketahui memiliki kekurangan atau kurang lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada pihak rumah sakit untuk diperbaiki. Berkas tersebut direvisi untuk diperbaiki dan dilihat ketidaklengkapannya. Untuk berkas yang direvisi dan dikembalikan untuk diperbaiki tersebut memiliki pengaruh dalam proses pencairan dana kepada pihak rumah sakit. Berkas yang direvisi akan diajukan kembali bersamaan dengan berkas yang akan diajukan pada bulan berikutnya. Proses pencairan dana dilakukan setelah semua berkas yang diajukan pada bulan tersebut dianggap layak dan sudah terverifikasi dan akan dibayarkan melalui berita acara setiap tanggal 5 dan 20 pada setiap bulannya. Klaim yang sudah diajukan oleh fasilitas kesehatan akan melalui tahap verifikasi oeh verifikator BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk melihat dan menguji administrasi pertanggungjawaban apakah berkas tersebut telah dilaksanakan atau belum Sawondari et al., 2021 . Hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim, BPJS Kesehatan wajib membayar pelayanan yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan klaim yang diajukan paling lambat 15 lima belas hari kerja sejak berkas klaim diterima lengkap oleh pihak BPJS Kesehatan. Pengajuan klaim tersebut dilakukan menggunakan sebuah Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 272 sistem yaitu INA-CBGS dan BPJS Kesehatan membayarkan biaya pelayanan yang sudah diajukan tersebut melalui INA-CBGS. Pada pelaksanaannya, BPJS Kesehatan wajib memberikan feedback atas telaah dari hasil verifikasi terhadap perbedaan biaya yang sudah diajukan rumah sakit dengan yang sudah disetujui oleh verifikator BPJS Kesehatan. Perbedaan biaya itu terjadi karena adanya berkas yang tidak terverifikasi oleh pihak verifikator BPJS Kesehatan sehingga berkas yang tidak terverifikasi tersebut dikembalikan kepada pihak rumah sakit untuk diajukan kembali pada bulan berikutnya setelah diperbaiki dan dilengkapi oleh pihak rumah sakit. Pelaksanaan pengajuan klaim yang dilakukan melalui sistem INA-CBGS memiliki proses verifikasi lanjutan, dimana hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar menghindari terjadi error verifikasi yang menyebabkan terjadinya double klaim. Verifikasi lanjutan ini terdiri dari 1. Verifikasi double klaim untuk dua atau lebih pelayanan RI. Tahap ini bertujuan untuk melihat apakah kasus readmisi atau pasien yang dipulangkan hanya secara administrasi 2. Verifikasi double klaim RJ yang langsung dirujuk ke RI. Untuk mendapatkan persetujuan dalam klaim ini menjadi klaim RI maka verifikator harus memperhatikan apakah pasien yang ada pada pagi hari mendapatkan pelayanan rawat jalan dan pada sore hari mendapatkan pelayanan UGD lalu dirujuk ke pelayanan rawat inap. Maka jika iya, pelayanan yang dapat diklaimkan hanya pelayanan yang dilakukan pada pagi hari saja. Lalu apabila pasien sudah rutin melakukan suatu terapi namun pasien di rawat inap dengan tidak ada hubungannya pada terapi tersebut, akan tetapi pasien harus menjalankan terapi tersebut pada rawat jalan maka pelayanan terapi pada rawat jalan tersebut dapat diklaimkan sendiri 3. Verifikasi klaim terhadap kode INA-CBGS berpotensi tidak benar. Hal ini dilakukan untuk menyaring kembali kode INA-CBGS yang tidak layak bayar dan diperlukan analisis lebih lanjut. 4. Verifikasi terhadap kode diagnose yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Pemeriksaan bebas. Hal ini dilakukan dengan alasan lain untuk kasus- kasus yang tidak termasuk dalam kategori langkah-langkah sebelumnya, namun harus ditidaklayakkan karena alasan lain Sawondari et al., 2021 . Berdasarkan penelitian analisis prosedur pengajuan klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS di rawat inap rumah sakit umum pancaran kasih GMIM Manado didapatkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengajuan klaim yang dilakukan dipengaruhi oleh kelengkapan berkas rekapitulasi pelayanan dari ruangan rawat inap yang dimasukan diloket keuangan sudah lengkap, perawat jaga dan dokter sudah melengkapi berkas rekapitulasi pelayanan sebelum dimasukkan ke loket keuangan. Berkas rekapitulasi pelayanan harus terisi dengan benar karena berkas ini akan diinput di software Ina-CBGs untuk tahapan pengklaiman BPJS Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 273 Kesehatan. Klaim diajukan secara kolektif oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 bulan berjalan dan untuk kelengkapan berkas klaim yang akan di masuukkan oleh RSU Pancaran Kasih GMIM Manado kepada BPJS paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dan selama ini untuk RSU Pancaran Kasih GMIM Manado tanggal 5 bulan berjalan berkas klaim sudah dimasukkan kepada pihak BPJS dan sesuai dengan pelaksanaannya dilakukan oleh bagian keuangan untuk monitoring7. Kendala dalam pengajuan klaim di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas pengajuan klaim didapatkan bahwa kendala dalam pengajuan klaim pada tahap pendaftaran, peserta terkadang masih membawa berkas yang kurang lengkap ataupun belum terfotocopy. Hal tersebut menjadikan peserta BPJS harus melengkapi sebelum melakukan pendaftaran. Akan tetapi kendala dalam tahap pendaftaran tidak menjadikan hambatan untuk proses pengajuan klaim dikarenakan apabila pasien sudah ditangani maka berkas pada saat awal pendaftaran sudah lengkap. Unsur 5M dalam kendala pengajuan klaim ini terdiri atas unsur man, money, material, method, machine. Dalam hal ini kendala yang terjadi saat pengajuan klaim yaitu faktor Man manusia dan faktor Machine alat berdasarkan dari hasil penelitian a. Man Dalam pengajuan klaim ini dilakukan oleh beberapa petugas yaitu perawat, dokter, dan petugas klaim. Perawat dan petugas koder yang melakukan proses pelengkapan formulir untuk pengajuan klaim mengalami kendala dikarenakan kesalahan dalam pengkodean. Kesalahan pengkodean ini terjadi adanya perbedaan antara kode dari pihak rumah sakit dengan kode yang sudah ada dari pihak BPJS Kesehatan. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam proses pengkodean diagnosa. Selain itu dikarenakan jumlah berkas yang banyak, terkadang berkas yang harus dimasukkan ke dalam berkas klaim tidak terbawa sehingga berkas klaim tersebut tidak lengkap. b. Money Unsur money dalam pengajuan klaim berarti bagaimana proses pembayaran pada saat klaim tersebut diajukan Jasa Putera, Istiqomah, & Wahjuni, 2013 . Dalam pengajuan klaim, setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa unsur money tersebut tidak memiliki kendala. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, kendala dalam unsur ini sebetulnya tidak ada yang membuatnya menjadi kendala. Akan tetapi, jika berkas klaim yang diajukan terdapat berkas yang dikembalikan dan harus direvisi maka akan terjadi selisih tarif yang sudah ditentukan di awal dengan tarif yang didapatkan diakhir. Namun Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 274 permasalahan tersebut bukanlah kendala karena tarif itu akan dibayarkan pada bulan berikutnya. c. Material Material atau bahan yang digunakan dalam proses pengajuan klaim ini yaitu sebuah buku pedoman yang berasal dari BPJS Kesehatan. Buku pedoman tersebut digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengkodingan dalam pengajuan klaim. Dalam unsur material dalam proses pengajuan klaim ini tidak memiliki kendala. Material yang digunakan untuk melakukan proses pengajuan klaim ini berpedoman dengan menggunakan buku panduan koding untuk proses pengajuan klaim. Dan juga menggunakan petunjuk sesuai dengan Juknis dari BPJS Kesehatan. d. Methode Dalam unsur methode dalam proses pengajuan klaim tidak memiliki kendala yang mempengaruhi. e. Machine Unsur machine pada proses pengajuan klaim merupakan sebuah perangkat komputer dan juga sistem INA-CBGS Mayori, Deharja, Nuraini, & Santi, 2021 . Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim pada unsur machine ini yaitu terkadang server yang digunakan tidak bisa diakses sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penginputan dari berkas yang seharusnya sudah diinput. Selain itu pada saat berkas sudah diserahkan ketika pasien sudah dinyatakan pulang dari rumah sakit / dirujuk / meninggal, masih terdapat kendala selanjutnya yang berasal dari pihak internal rumah sakit seperti kode diagnosa yang tidak tepat, kode diagnosa yang kurang ataupun kurangnya berkas yang memperkuat diagnosa tersebut. Karena kendala ini menjadikan berkas klaim yang diajukan harus dikembalikan karena kurang tepatnya kode, kurang lengkapnya kode, berkas penunjang dari kode tersebut yang masih kurang ataupun masih terdapatnya kesalahan dalam mengkode diagnosa tersebut. Oleh sebab itu maka terjadilah selisih dari tarif yang sudah ditentukan untuk bulan itu dengan yang dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Berdasarkan penelitian tinjauan pelaksanaan prosedur klaim Jaminan Kesehatan Nasional JKN pasien rawat inap di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen didapatkan kendala tahap pertama pendaftaran kepersertaan masih ditemukan kartu BPJS yang tidak aktif yang diakibatkan karena biaya premi/tunggakan pembayaran iuran yang belum dibayarkan setiap bulannya oleh peserta BPJS khususnya NON PBI selain itu juga dikarenakan penghapusan BPJS dari pemerintah disebabkan karena peserta BPJS PBI dianggap sudah mampu untuk membayarkan tunggakan premi atas dirinya adanya pengali- han dari peserta PBI ke NON PBI. Selain itu terdapat kendala dari pihak internal rumah sakit maupun kendala pengembalian klaim yang tidak disetujui oleh pihak verifikator yaitu pada berkas klaim terdapat formulir yang tidak ada seperti hasil Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 275 PA belum jadi dikarenakan hasil laboratorium tersebut harus dipelajari oleh dokter, ringkasan pasien pulang belum diisi lengkap, data penunjang medik belum ada, data di dokumen rekam medis dan di berkas klaim tidak sama, pengkodean yang terkadang belum sesuai dengan pihak verifikator serta penulisan diagnosis oleh dokter kurang lengkap dan jelas6. KESIMPULAN SPO pengajuan klaim rawat inap di RSPAD Gatot Subroto sudah dapat dipahami secara keseluruhan dengan mudah oleh petugas pengajuan klaim dalam menerapkan pelaksanaan pengajuan klaim rawat inap akan tetapi SPO tersebut belum mengalami perubahan sejak awal dibuat yaitu pada tahun 2016 Pelaksanaan pengajuan klaim rawat inap yang dilakukan masih belum sempurna. Hal itu dibuktikan dengan cukup banyaknya berkas yang dikembalikan dan harus direvisi oleh pihak BPJS Kesehatan dikarenakan masih terdapatnya kesalahan serta kekurangan. Namun pada pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang tertulis di SPO yaitu pada proses pengelompokkan berkas yang dibutuhkan, proses pengisian dan kelengkapan berkas, proses grouping dan penginputan kedalam software Ina-CBGs serta proses pelaporan berkas yang sudah diinput kedalam software Kendala dalam proses pengajuan klaim ini berasal dari pihak internal rumah sakit seperti kode diagnosa yang tidak tepat, kode diagnosa yang kurang ataupun kurangnya berkas yang memperkuat diagnosa tersebut. Karena kendala ini menjadikan berkas klaim yang diajukan harus dikembalikan karena kurang tepatnya kode, kurang lengkapnya kode, berkas penunjang dari kode tersebut yang masih kurang ataupun masih terdapatnya kesalahan dalam mengkode diagnosa tersebut BIBLIOGRAFI Alindra, Aput Ivan. 2015. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Depok Sports Center. Ginting, Anna Feberina, Dengo, Salmin, & Kolondam, Helly F. 2016. Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di kota manado. Jurnal Administrasi Publik, 3400. Jasa Putera, Angga Dwi, Istiqomah, Liliek, & Wahjuni, Edi. 2013. Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar Lapse Pada Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember. Mayori, Elsa, Deharja, Atma, Nuraini, Novita, & Santi, Maya Weka. 2021. Upaya Perbaikan Keterlambatan Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan Pada Unit Rawat Inap di RSIA Srikandi IBI Jember Tahun 2019. J-REMI Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 24, 461–470. Isnaini Amalia1, Puteri Fannya2, Wiwik Viatiningsih3, Nanda Aula Rumana4 /Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 34, 259-276 Gambaran prosedur klaim peserta rawat inap bpjs kesehatan di rspad gatot subroto tahun 2022 276 Ningrum, Frandhica Septyan, & Lestari, Tri. 2017. Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Jkn Pasien Rawat Inap Di Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Nugraha, Bayu Cakra Adhy, & Bambang Eko Turisno, Suhartoyo. 2016. Klaim Antara Rsud Dr. Loekmono Hadi Kudus Dengan Bpjs Kesehatan Cabang Utama Kudus Bagi Pasien Rawat Inap Dengan Sistim Ina-Cbgs. Diponegoro Law Journal, 53, 1–20. Puspaningsih, Mira, Suryawati, Chriswardani, & Arso, Septo Pawelas. 2022. Evaluasi Administrasi Klaim BPJS Kesehatan dalam Menurunkan Klaim Pending. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 76, 7055–7064. RI, Kementrian Kesehatan. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Sawondari, Nofitalia, Alfiansyah, Gamasiano, & Muflihatin, Indah. 2021. Analisis kuantitatif kelengkapan pengisian resume medis di rumkital dr. Ramelan surabaya. J-REMI Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan, 22, 211–220. Sudrajat, Tedi. 2020. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pandecta Research Law Journal, 151, 83–92. © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC BY SA license ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Sawondari Gamasiano AlfiansyahIndah MuflihatinAbstrak Formulir resume medis adalah ringkasan seluruh perawatan dan pengobatan pasien yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditandatangani oleh dokter yang merawat. Kelengkapan pengisian resume medis di RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya hanya mencapai Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kelengkapan pengisian resume medis di RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obsevasi. Sampel sebanyak 20 lembar resume medis bulan februari tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan persentase ketidaklengkapan tertinggi review identifikasi pasien sebesar 45% yaitu item pangkat atau golongan. Pada review laporan penting ketidaklengkapan tertinggi sebesar 55% yaitu pada item lama dirawat. Persentase ketidaklengkapan tertinggi autentifikasi yaitu pada item tanggal pasien, waktu pengisian, nama terang pasien atau keluarga serta tanda tangan pasien atau keluarga. Persentase ketidaklengkapan tertinggi pada review pendokumentasian yang benar terdapat di item pencatatan jelas dan terbaca sebanyak 20%. Simpulan bahwa ketidaklengkapan tertinggi pada review identifikasi dan pendokumentasian yang benar. Saran dari peneliti yaitu membuat SPO resume medis, sosialisasi SPO dan penandatanganan komitmen terkait konsistensi pengisian resume medis. Kata Kunci ketidaklengkapan, resume medis, rumah sakit Abstract The medical resume form is a summarize of all the patient's treatment that is conducted by healthcare workers and signed by a doctor. The filling completeness of the medical resume at RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya only reached Tedi SudrajatBadan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS berlaku pada tahun 2014, namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja dan pekerja yang kurang paham dengan program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan penerapannya masih belum dikategorikan optimal. Hal yang menarik dianalisis adalah Pertama, bentuk perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dan Kedua, persoalan dalam penerapannya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta dianalisis secara normatif kualitatif. Dalam tulisan ini diketahui terdapat perubahan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jamsostek ke BPJS kesehatan yang berimplikasi penerapan jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS membuat prosedur yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap pelayanan kesehatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan fasyankes tingkat pertama ke tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum dalam penerapan program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan. Social Security Administrative Bodies referred as BPJS established in 2014, but until now there are still many employers and workers who are not aware of the programs held by BPJS Kesehatan, moreover the implementation was still not optimal. The problems studied were first, the form of worker protection in the National Health Insurance program and second, legal issues in its implementation. This manuscript used Normative Juridical research with statute approach, analytical approach and qualitative analysis method. In this manuscript, it known that there is a change from the Workers’ Social Security program to BPJS Kesehatan which has implications for the implementation of health insurance and services for workers. After the enactment of the BPJS Law, there are protection scheme for health insurance for both formal and informal workers. In addition, the BPJS provides a mechanism that can increase the affordability of workers to tiered health services from the first level to the advanced level. Meanwhile, there are several obstacles in the implementation of the Social Security program which include constraints on the aspects of participation, use of health cards and health service Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Depok Sports CenterAput Bibliografi AlindraIvanBIBLIOGRAFI Alindra, Aput Ivan. 2015. Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Depok Sports program jaminan sosial ketenagakerjaan di kota manadoAnna GintingFeberinaDengoSalminKolondamF HellyGinting, Anna Feberina, Dengo, Salmin, & Kolondam, Helly F. 2016. Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di kota manado. Jurnal Administrasi Publik, 3400.Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Jkn Pasien Rawat Inap Di Rsud DrFrandhica NingrumSeptyanLestariTriNingrum, Frandhica Septyan, & Lestari, Tri. 2017. Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Jkn Pasien Rawat Inap Di Rsud Dr. Soehadi Prijonegoro Antara Rsud Dr. Loekmono Hadi Kudus Dengan Bpjs Kesehatan Cabang Utama Kudus Bagi Pasien Rawat Inap Dengan Sistim Ina-CbgsBayu NugrahaCakra AdhyBambang EkoSuhartoyo TurisnoNugraha, Bayu Cakra Adhy, & Bambang Eko Turisno, Suhartoyo. 2016. Klaim Antara Rsud Dr. Loekmono Hadi Kudus Dengan Bpjs Kesehatan Cabang Utama Kudus Bagi Pasien Rawat Inap Dengan Sistim Ina-Cbgs. Diponegoro Law Journal, 53, Administrasi Klaim BPJS Kesehatan dalam Menurunkan Klaim Pending. Syntax LiterateEvaluasi Administrasi Klaim BPJS Kesehatan dalam Menurunkan Klaim Pending. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 76, 7055-7064. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 TahunKementrian RiKesehatanRI, Kementrian Kesehatan. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto adalah rumah sakit tipe A yang ada di DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Dr. Abdul Rachman Saleh. RSPAD dikelola oleh Komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Tak hanya dikhususkan bagi prajurit TNI AD maupun pegawai negeri sipil, RSPAD Gatot Subroto juga terbuka untuk pelayanan kesehatan masyarakat umum. Rumah sakit ini juga begitu populer berkat terapi cuci otak dr. Terawan yang diklaim dapat mengobati penyakit stroke. Tak heran jika kemudian banyak orang yang berbondong-bondong datang dan berobat ke RSPAD Gatot Subroto. Biasanya para pengantar atau penjenguk pun mencari penginapan yang lokasinya masih di sekitar rumah sakit. Berikut ini info penginapan dekat RSPAD Gatot Subroto. Oasis Amir Hotel Alamat Jl. Senen Raya Kav. 135 – 137, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia, 10410 Nomor telepon 021 3863060 Oasis Amir Hotel flickr Qefy Alghifari Oasis Amir Hotel merupakan pilihan penginapan yang terdekat dari RSPAD Gatot Subroto, hanya berjarak sekitar 313 meter saja. Selain itu, hotel strategis ini juga dekat dengan akses transportasi seperti Taman Pasar Senen dan Stasiun Gambir, pusat perbelanjaan Plaza Atrium, hingga tempat wisata seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi Dufan. Di Oasis Amir Hotel menyediakan beberapa tipe kamar, mulai dari Superior Twin/Double dengan harga Rp561 ribuan per malam dan Executive Twin/Double seharga Rp712 ribuan per malam. Oasis Amir Hotel menawarkan fasilitas berupa kamar mandi dalam di setiap kamar, bathtub di kamar tipe tertentu, TV kabel, hairdryer, kulkas, shower, kopi/teh di lobi, kafe, lift, layanan kamar 24 jam, restoran, jasa laundry, resepsionis dan keamanan 24 jam, AC, aula, taman, layanan pijat, sauna, spa, klub kebugaran, hingga area parkir kendaraan yang luas. Lumire Hotel & Convention Center Alamat Jl. Senen Raya Senen, Jakarta Pusat, Indonesia, 10410 Nomor telepon 021 3442828 Lumire Hotel & Convention Center sumber Lumire Hotel berjarak sekitar 361 meter dari RSPAD Gatot Subroto. Di samping itu, Lumire Hotel juga menawarkan akses yang dekat menuju Plaza Atrium, Taman Pasar Senen, Melawai Building, dan Stasiun Gambir. Karena merupakan hotel berbintang, Anda perlu menyiapkan budget lebih saat hendak menginap di hotel satu ini. Tarif atau rate kamar tipe Superior di Lumire Hotel dipatok Rp975 ribu per malam, Executive harga sewanya Rp1,6 juta per malam, dan yang paling mahal tipe Suite dibanderol dengan harga Rp2,1 juta per malam. Seluruh harga tersebut sudah termasuk fasilitas sarapan dan wifi gratis untuk para tamu. Setiap kamar sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam dengan shower dan juga bathtub, TV kabel, serta meja. Selain itu, Lumire Hotel pun ditunjang dengan sederet sarana yang lengkap seperti area parkir kendaraan, kafe, lift, layanan kamar 24 jam, restoran, bar, keamanan dn resepsionis 24 jam, jasa laundry, pusat kebugaran, layanan pijat, kolam renang outdoor, sauna, spa, AC, aerobik, billiard, aula, fasilitas rapat, hingga jasa antar jemput bandara dengan biaya tambahan. Hotel Borobudur Jakarta Alamat Jl. Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Nomor telepon 021 3805555 Hotel Borobudur Jakarta sumber Traveloka Hotel Borobudur merupakan hotel bintang 5 yang fasilitasnya cukup lengkap. Lokasi Hotel Borobudur hanya berselang sekitar 472 meter dari RSPAD Gatot Subroto. Kemudian hotel ini juga dekat dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Taman Pasar Senen, Stasiun Gambir, dan lain-lain. Hotel Borobudur menyediakan berbagai tipe kamar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari Superior Twin/King Bed seharga Rp1,1 jutaan, Premier Deluxe King/Twin Bed Rp1,6 jutaan, Executive Rp1,8 jutaan, Junior Suite Rp1,9 jutaan, Club Suite Rp2,2 jutaan, Executive Suite Rp2,4 jutaan, Garden Wing Suite One Bedroom Rp2,5 jutaan, dan Garden Wing Suite Two Bedroom Rp3 jutaan per malam. Hotel berbintang ini menyediakan fasilitas kamar mandi dalam di setiap kamar, bathtub, shower, TV kabel, hairdryer, kulkas, area main anak, pusat kebugaran, taman, karaoke, layanan pijat, kolam renang outdoor, bar, kafe, klub malam, spa, sauna, jacuzzi, area parkir, lift, layanan kamar 24 jam, restoran, billiard, lapangan badminton, basket, tenis indoor dan outdoor, squash, AC, wifi gratis, dan masih banyak lagi. Hotel Maxim Alamat Jl. Kramat Kwitang Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, 10420 Nomor telepon 021 3100989 Hotel Maxim sumber Nah, bila Anda ingin akomodasi yang lebih murah mungkin bisa menjajal bermalam di Hotel Maxim. Hotel ini berjarak sekitar 551 meter dari RSPAD Gatot Subroto. Tak hanya dekat dengan rumah sakit, Hotel Maxim pun dekat dengan The Libri Coffee, Museum Kebangkitan Nasional, Melawai Building, dan juga Stasiun Gambir. Di Hotel Maxim menyediakan beberapa tipe kamar yang cukup ramah di kantong. Misalnya saja kamar tipe Superior seharga Rp243 ribu per malam, Superior Breakfast Rp295 ribuan per malam, Deluxe Rp324 ribu per malam, Deluxe Breakfast Rp356 ribuan, Family 3 Pax Rp384 ribuan, dan Family Rp392 ribuan per malam. Fasilitas yang ada di hotel ini meliputi TV kabel, kamar mandi dalam dengan shower, meja, wifi gratis, area parkir kendaraan, layanan kamar 24 jam, restoran, kafe, AC, ruang keluarga, alat pemanas, persewaan mobil, hingga jasa antar jemput bandara dengan biaya tambahan. Selain hotel-hotel yang telah disebutkan di atas, masih banyak sarana akomodasi lain yang lokasinya dekat RSPAD Gatot Subroto. Bagi Anda yang mendampingi pasien rawat inap mungkin bisa memilih menginap di kost harian yang lebih murah, menginap di apartemen, atau hotel-hotel melati maupun hotel budget yang berjarak 1 km dari rumah sakit.

biaya rawat inap rspad gatot subroto